Presidium Alumni 212  Menilai Rekonsiliasi Umara Ulama Bukan Menyerah Pada Kekuasaan

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo  mengatakan, bahwa rekonsiliasi umara-ulama tidak boleh diartikan ulama mengangkat bendera putih dan menyerah pada Jokowi.

Hal ini sehubungan dengan adanya sejumlah tanggapan keberatan beberapa aktifis terkait wacana rekonsiliasi antara ulama dan umaro yang belakangan melalui telepon Habib Rizieq Syihab meminta Prof Yusril Ihza Mahendra membuat formatnya.

“Kami perlu menanggapi bahwa Presidium Alumni 212, dibentuk dengan latar belakang adanya para pendukung dan peserta aktif Aksi Bela Islam, yang berniat untuk terus memelihara semangat jihad konstitusional untuk perbaikan bangsa dan negara di bawah komando para ulama,” ujar Sambo dalam keterangannya, Kamis (22/6/2017).

Karena itu, pihaknya memandang, pengembangan wacana rekonsiliasi yang disampaikan Habib Riziek Shihab dengan meminta Prof. Yusril Ihza Mahendra untuk membuat formatnya, harus dihormati dan difahami sebagai bagian dari isyarat komando ulama.

Dalam pandangannya, rekonsiliasi yang dimaksud tidak pada tempatnya jika kemudian diartikan dan difahami serampangan sebagai bentuk “menyerah pada kekuasaan” dan “meminta perdamaian”, melainkan harus dipandang secara utuh bahwa rekonsiliasi adalah bagian dari “ancaman lunak” ummat Islam.

Agar Presiden Jokowi segera menghentikan adanya cara-cara kotor memfitnah, menghujat dan merekayasa kasus politik dan hukum terhadap para ulama dan aktifis lainnya yang dikenal sebagai “kasus-kasus kriminalisasi dan diskriminasi hukum yang ditolak sebagian besar ummat Islam sejak awal aksi-aksi bela Islam”.

“Ancaman lunak yang dimaksud adalah, memaksa jajaran pemerintahan Jokowi agar mau duduk dalam dialog rekonsiliasi bersama para ulama, aktifis serta tokoh lainnya,” katanya.

Karena itu, jelasnya, rekonsiliasi yang dimaksud sudah barang tentu bukan meminta damai dan mengamini apapun kebijakan dan langkah-langkah politik, hukum, ekonomi, dan kepentingan hajat hidup orang banyak, padahal bertentangan dengan konstitusi negara.

Tidak berdasarkan komando perlawanan jihad konstitusional yang dikumandangkan para ulama, rekonsiliasi yang difahami adalah media dialog agar ‘kekuasaan” tunduk pada kepatutan konstitusi negara, bukan tunduk pada segelintir orang dan/atau tunduk pada kepentingan politik dan ekonomi sekelompok orang.

“Bahkan, menurut hemat kami tidak boleh ada seorangpun yang meng-klaim telah mendapatkan mandat dari ummat dan para ulama untuk memimpin dan menyelenggarakan rekonsiliasi, apalagi membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pemegang kekuasaan,” cetusnya.

Menurutnya, apa yang sudah diperbuat berupa konstribusi pemikiran dan konsep rekonsiliasi, harus dikembalikan kepada para ulama yang memegang komando perlawanan ini. Kepada seluruh jajaran aktifis pro perubahan, dimohon untuk bisa menahan diri agar kekuatan rakyat dibawah komando ulama tidak terpecah belah.

“Akhirnya di penghujung bulan suci ramadhan ini marilah kita songsong kemenangan IDUL FITRI 1438H Taqabbalallahu Mina Wa Minkum, Semoga Allah Menerima (amal) dari Kami dan (amal) dari Anda Semua,” pungkasnya. LN-JMP

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Thu Jun 22 , 2017
LiraNews.Com