Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah patuhi jadwal pelaksanaan program pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan pengembangan kapasitas kilang minyak (Refinery Development Master Plan/RDMP) di berbagai wilayah.
“Hal ini penting sebagai upaya nyata pemerintah meningkatkan kapasitas produksi minyak sekaligus mengurangi ketergantungan impor,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Senin (18/9/2023).
Mulyanto menilai, Proyek Strategis Nasional (PSN) ini harusnya bisa langsung berjalan karena komitmen pendanaannya sudah ada.
Dikabarkan pendanaan proyek RDMP Balikpapan ini sudah mendapatkan dukungan dari 4 Export Credit Agency dan 22 kreditur komersial yang nilainya mencapai USD3,1 miliar yang akan disalurkan kepada PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB). Namun juga diberitakan terjadi pembengkakan biaya (over run) dari proyek ini.
“Komisi VII DPR RI berharap program ini benar-benar dapat terlaksana sesuai rencana. Jangan sampai program yang sudah bagus dan disetujui itu mandeg karena kendala teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Secara umum, Mulyanto melihat proses pembangunan kilang ini terasa lambat.
Mulyanto merasa ada masalah nonteknis yang menjadi penyebab belum terlaksananya pembangunan RDMP Balikpapan ini.
Seharusnya, ingat Mulyanto, pemerintah bisa menyiapkan rencana cadangan (back up plan) bila menemukan suatu kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan kilang ini, bukan malah membiarkan tanpa kejelasan.
“Padahal kita tahu pembangunan kilang ini penting dalam rangka mengurangi impor BBM dan menekan defisit transaksi berjalan sektor migas. Belum lagi menjelang industri migas menuju sunset maka diversifikasi produk sekaligus hilirisasi produk migas untuk petrokimia menjadi penting,” tutur Anggota Baleg DPR RI ini.
Di sisi lain, lanjut Mulyanto, produk petrokimia untuk bahan baku industri dan kesehatan yang selama ini kita datangkan melalui impor wajib disubstitusi untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.
Legislator asal Dapil Banten 3 ini mengusulkan Komisi VII DPR RI menyelenggarakan RDP khusus terkait pelaksanaan RDMP ini, bila perlu dibentuk Panja Kilang agar diketahui secara utuh perkembangan dan kendala pelaksanaan program ini.
“Saya akan dorong kedepan untuk dilaksanakan RDP khusus terkait evaluasi perkembangan pembangunan kilang ini dengan pihak pemerintah dan Pertamina. Jangan sampai benar dugaan publik, bahwa kita kalah dari mafia impor migas yang mengambil rente dari impor migas ini,” tandas Mulyanto.
