Garut, LiraNews.com – Progam pembangunan SPAM Jaringan Perpompaan (rumah pompa) yang berlokasi di Kampung Salegok, RT 04/RW 05, Desa Gunameker, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, diduga jadi bancakan oknum Dinas Pertanian.
Selain itu, pelaksanaan pembangunan rumah pompa juga diduga tidak sesuai spek seperti menggunakan pasir sungai (lempung), batu bulat, besi 8 dan 10 mm.
Sebelumnya Bendahara Poktan Wangun Tani, Alo kepada awak media menerangkan besaran bantuan yang diterima termasuk adanya pengurangan dana.
“Semuanya Rp.120 juta tapi waktu rapat di Garut terang-terangan, jadi yang keterimanya hanya Rp.112 juta,” kata Alo, Kamis (1/8/24).
Sumber lain juga mengungkapkan, ada permintaan sejumlah uang dari UPT Dinas Pertanian Bungbulang kepada pengurus Poktan Wangun Tani.
“Uang Rp.40 juta untuk rumah pompa itu disusul dan diminta Rp.5 juta oleh UPT,” ujarnya
Terpisah, Kepala UPT Dinas Pertanian Bungbulang, Tetty saat dihubungi via WhatsApp mengklaim bahwa pelaksanaannya sudah sesuai aturan.
“Pengerjaan irigasi perpompaan sudah sesuai prosedur,”katanya, Jum’at (2/8/24).
Saat disinggung adanya dugaan permintaan uang, Tetty membantah dan mengarahkan kembali ke kelompok.
“Kalau masalah itu tanya langsung ke kelompok. Saya tidak pernah meminta apapun kecuali data-data untuk laporan kegiatan,” jelasnya
Menanggapi pernyataan Kepala UPT Dinas Pertanian Bungbulang, Ketua DPW MOI Jawa Barat, R. Satria Santika (Bro Tommy) mengatakan, pihaknya menghargai statemen kepala UPT, akan tetapi Tommy mempertanyan apakah jawabannya kepala UPT dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita hargai apapun jawaban UPT, tapi yang jadi pertanyaannya apakah jawabannya itu bisa dibuktikan. Salah satunya soal pasir, apakah pasir sungai itu sudah melalui pengujian, kandungan lumpurnya berapa persen, apakah sudah standar SNI atau sudah punya lisensi kualitas, coba tunjukan,” ungkapnya.
Tommy juga mengomentari soal dugaan permintaan uang dari oknum dinas kepada kelompok tani. Menurutnya, silahkan pihak dinas berdalih yang jelas sumber berkata demikian.
“Acuan berita berdasarkan narasumber, udah ada konfirmasi juga dengan berbagai pihak, jadi udah balance. Sekarang kita dorong pihak terkait agar segera turun tangan untuk menguji dan memeriksa pelaksanaan program perpompaan ini termasuk keuangannya,” tandas Tommy. (Jaringan MOI)
