Proyek Amburadul, PPK Ngumpet, Ka Terminal Lepas Tangan

Gravatar Image
  • Whatsapp

Padang, LiraNews —Gawat, ditemukan proyek “Siluman” di terminal bus AKAP/AKDP (Angkutan Kota Antar Propinsi/Angkutan Kota Dalam Propinsi) regional Anak Aie Kota Padang, Sumbar. Walau disebut-sebut sebagai terminal terbesar di pulau Sumatera itu, namun jauh dari aktifitas turun naik penumpang, kecuali bagi bus-bus AKDP masuk terminal hanya sekedar bayar retribusi, setelah itu, bus-bus AKDP tersebut berseliweran dalam kota mencari penumpang.

Proyek yang dibiayai dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), tahun 2019 dan 2020 seyogyanya sudah menghabiskan dana puluhan miliar, namun nampak bak rumah hantu, sebab disamping minim aktifitas, bangunan megah di Kecamatan Koto Tangah itu kini nampak amburadul alias tak terurus. Apalagi, boleh disebut sebagai sebuah proyek siluman, sebab sejak pembangunan pertama sampai kini sudah banyak tambahan disana sini, tidak satupun pihak kontraktornya yang memasang plank proyek.

Padahal plank proyek itu disamping sebuah identitas sesuai dengan undang-undang keterbukaan pubik, juga amanat dari kepres bidang kontruksi, lantas dimana fungsi pengawasan? Tidak diketahui dengan pasti, yang jelas, kini terminal yang disebut proyek ketatalaksanaan operasional dan pengelolaan terminal angkutan jalan berbabasis excellent service, untuk pengelolaanya sudah diserahkan ke Pemko Padang.

Sebagaimana diakui, Budi Syahrial, SH salah seorang anggota DPRD Padang dari Fraksi Gerindra, banguna terminal itu sebetulnya sudah dihibahkan oleh depertemen perhubungan kepada Pemko Padang, “jadi kalau terjadi permasalahan di bangunan, itu seutuhnya sudah tanggungjawab Pemko Padang, tidak lagi dari pusat”, tegas Budi Syahrial.

Setali tiga uang, pernyataan Budi Syahrial tersebut, ternyata bertolak belakang dengan pernyataan kepala terminal regional Anak Aie, Hendri. Karena menurut Hendri yang dihubungi via telpon selulernya mengatakan, soal plank proyek atau apapun jenisnya di terimnal anak aie, bukanlah tanggungjawab dan wewenangnya melainkan tanggungjawab Balai Pengelola Transportasi (BPDB). “Proyek itu urusan BPDB,” katanya singkat.

Pekerjaan pembangunan terminal Anak Aie itu dilakukan beberapa tahap, pertamakali dimulai tahun 2019-2020 yang menghabiskan dana Rp, 70.397.911.114,00, namun baru bisa selesai pertengahan tahun 2021, sebab saat itu Indonesia dilanda wabah covid 19. Karena masih kurangnya fasilitas emplacement, tahun 2021 dilakukan lagi penambahan dana Rp, 808.993794,00.

Walau baru seumur jagung, proyek yang dibiayai dana APBN tersebut berdasarkan pantauan liranews.com di lapangan sudah banyak kebocoran-kebocoran, seperti aluminum composite panel/acp pun sudah ada yang merenggang pemasangannya. Juga, kondisinya pun cukup memprihatin kan jalan beton retak-retak, permukaan jalan amburadul sehingga digenangi air.

Karena adanya penambahan emplacemen terminal yang pekerjaanya juga tidak memakai plank proyek yang disebut-sebut cukup fantastis di kota Padang itu, Rian sebagai salah seorang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek terminal ini, ketik dihubungi justru menolak bertemu dengan liranews.com. walau sudah dihubungi beberpa kali, termasuk WA yang bersangkutan, tapi tak ada respon.

Manufer Putra, salah seorang anggota DPRD Kota Padang lainnya mengaku prihatin dengan kondisi dan pihaknya berjanji untuk mempertanyakan masalah ini kepada pihak berwenang untuk itu. LN-EKO

Related posts