Proyek Pencetakan Spanduk/Baliho Senilai Rp. 1,5 M Diduga Amburadul, Borok Pemkot Ambon Harus Dibongkar

  • Whatsapp
banner 468x60

Ambon, LiraNews – Proyek ini memang fantastis. Bahkan sempat menjadi polemik dalam masyarakat beberapa waktu lalu. Polemik terjadi, karena begitu melubernya spanduk/baliho ini hingga ke pelosok sudut kota. Tidak hanya itu, masyarakat juga mempertanyakan berapa sebenarnya anggaran yang dpakai untuk proyek seperti ini.

Dir. LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating mengungkapkan, data pada LSM LIRA Maluku, dalam tahun anggaran 2019, Pemkot Ambon menganggarkan dana untuk Belanja Jasa Publikasi/Media Cetak & Elektronik sejumlah Rp. 15,8 Milliar & realisasi sebesar Rp. 15,6 Milliar.

“Dari realisasi sebesar itu, Rp. 11,7 Milliar diantaranya dipakai untuk membiayai paket kegiatan Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan & Propaganda. Berbagai komponen telah dibelanjakan melalui paket ini,” ujar Jan Sariwating.

Diantaranya untuk pembelian cindera mata, pengadaan batik, pengadaan karangan bunga, pembelian parcel Natal, intensif penyanyi, penari, dll.
Bahkan untuk proyek pencetakan spanduk/baliho & rool banner, semuanya dimasukan dalam paket ini.

Celakanya, paket yang seharusnya di kelola pada dinas Komunikasi, Informatika, & Persandian, namun entah kenapa diambil alih pelaksanaannya oleh Sekretariat Pemkot. Padahal fungsi utama dari Sekretariat adalah untuk membantu dan mendukung kegiatan Walikota dalam tugas pemerintahan. Tidak harus sampai turut campur dalam kegiatan proyek.

“Dari Sekretariat inilah mulai terjadi berbagai masalah yang diduga akan berujung pada tindak pidana korupsi.
Seperti pada proyek pencetakan spanduk/baliho & rool banner,” jelasnya.

Biasanya, lanjut Jan Sariwating, dalam pelaksanaan sebuah proyek, sudah disiapkan perangkat-perangkat yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Seperti PPK, PPTK, & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP). Namun dalam proyek bernilai Rp. 1,5 Milliar ini, pihak Sekretariat tidak melakukan itu. Semuanya itu diserahkan dalam satu tangan yaitu pada Bendaharawan Pengeluaran.

Akibatnya proyek ini menjadi morat marit & amburadul. Pertanggungan jawab atas proyek diduga hanya formalitas, sebab dokumen pembayaran yang disodorkan ke Pemkot, bukan nota pembelian asli.

Tidak itu saja, kontraktor yang me nangani proyek ini yaitu toko M3DP, tidak jelas siapa pemilik & alamatnya juga sulit ditemui. Ada juga beberapa komponen lain berjumlah miliaran rupiah, yang dikelola dengan bukti pertanggung jawaban yang diragukan ke benarannya.

“Satu diantaranya, seperti pada pemesanan karangan bunga. Dalam nota pembayaran dari toko, tidak ada bukti pengiriman & penerimaan. Bahkan kwitansi yang disodorkan, hanya berupa stempel di atas nota kosong,” tuturnya.

Apa yang telah dilakukan Sekretariat Pemkot ini, tegasnta. telah menabrak bahkan melanggar sejumlah ketentuan yang diatur Pemerintah. Dalam pasal 141 ayat 1, PP no 12/2019, tentang pengelolaan keuangan daerah ” setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang me nagih “.

Kemudian pasal 12 ayat 1, Peraturan Mendagri no. 21/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Ke uangan Daerah, ” pejabat pngguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksa nakan program dan kegiatan, me nunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK “.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi potensi penyalahgunaan anggaran belanja jasa Publikasi Media Cetak & Elektronik, khususnya pada proyek pencetakan spanduk/baliho & rool banner pada Sekretariat Kota. Praktek seperti ini, mestinya tidak akan terjadi jika pejabat pelaksana taat & patuh pada aturan yang berlaku. Tapi karena sudah terjadi, maka harus ada yang bertanggung jawab.

“Aparat Kejaksaan kami minta untuk mengambil alih kasus ini.
Selain bendaharawan pengeluaran yang telah melaksanakan pekerjaan melebihi batas wewenang & tanggung jawabnya, juga harus mengejar siapa sesungguhnya aktor intelektual yang berada di balik proyek ini,” cetusnya.

Dalam proses penyelidikan nanti, sambungnya, kalau memang proyek ini terindikasi telah merugikan keuangan daerah, maka selain pelakunya diganjar hukuman, juga dana yang tidak bisa dipertanggung jawaban, untuk segera dikembalikan & disetor kembali ke kas daerah. LN-TIM

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60