Pt Adira Finance Dinilai Lecehkan Polisi

  • Whatsapp
banner 468x60

LiraNews, Luwu Timur — Keberadaan perusahaan pembiayaan yang dikenal dengan istilah lesing dianggap cukup membantu oleh sebagian orang dalam hal memiliki kendaraan dengan cara kredit. Namun dilain pihak justru menjadi momok menakutkan sebab bertindak melebihi kapasitasnya sebagai perusahaan jasa sewa guna usaha.

Dapat dilihat dari sisi pelaksanaan eksekusi fidusia yang notabene berperan bak juru sita pengadilan. Perusahaan lesing dapat saja melaksanakan eksekusi jika telah mengantongi sertifikasi fidusia dari kantor fidusia dan akta fidusia dari notaris atas pengalihan hak kepemilikan.

Namun disayangkan tindakan eksekusi lesing kerab terjadi dijalan tanpa didampingi aparat kepolisian, padahal dalam rangka pengamanan eksekusi wajib meminta aparat kepolisian sebagaimana peraturan kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Apabila hal ini tak diindahkan jelas merupakan pelanggaran sekaligus pelecehan terhadap institusi kepolisian yang oleh aturan perundangan diberi kewenangan pengamanan jaminan fidusia.

Hal ini terjadi di wilayah hukum Polres Luwu Timur, dimana PT Adira Finance cabang Tomoni saat melakukan eksekusi atau penarikan kendaaraan milik Saremben, warga Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur Kabupupten Luwu Timur, tanpa didampingi pengamanan dari pihak Polisi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Alwan, mengatakan jika itu sudah jelas pelanggaran dan berpotensi membuat keributan sekaligus bentuk pelecehan institusi.

“ Pihak Adira sudah keliru dalam hal eksekusi, seharusnya minta polisi untuk pengawalan atau pengamanan agar sesuatu terburuk bisa dihindari. Untung saja tidak terjadi keributan. Ini bentuk pelecehan kepada kepolisian,” kata Alwan.

Pengamanan dimaksud terdapat pada peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan jaminan fidusia, diantaranya yaitu:

Pasal 2:

Tujuan peraturan ini meliputi:  a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Persyaratan Pengamanan

Pasal 6

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan: a. ada permintaan dari pemohon; b. memiliki akta jaminan fidusia;  c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;  d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

PERMOHONAN PENGAMANAN EKSEKUSI

Pasal 7

(1) Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

(2) Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Pasal 8

(1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:

Diajukan dengan melampirkan:  a. salinan akta jaminan fidusia; b. salinan sertifikat jaminan fidusia; c. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya; d. identitas pelaksana eksekusi; dan e. surat tugas pelaksanaan eksekusi. **

banner 300x250

Related posts

banner 468x60