Jakarta, LiraNews – Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan polemik rencana kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur sebesar Rp750 ribu bagi wisatawan lokal dan USD100 bagi wisatawan asing dinilai cukup mahal.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/6/2022).
Awalnya, Luhut menyebut pihaknya fokus untuk koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga.
Luhut pun mencontohkan persoalan Candi Borobudur.
“Begini bapak ibu sekalian, banyak masalah di tempat kita ini karena kita tidak terintegrasi, tidak holistik penanganannya. Gampang mengkritik, gampang ngomomg seperti Borobudur, saya terus dikritik, itu proses panjang bapak ibu,” kata Luhut.
“Jadi kesempatan saya unek-unek sedikit, jangan bapak sama ibu aja unek-unek, saya juga,” lanjut Luhut.
Luhut menerangkan, sejumlah kementerian memang mengurusi persoalan Candi Borobudur ini.
Oleh karena itu, menurutnya butuh kerja sama dan integrasi untuk menyelesaikan hal itu.
“Itu sebabnya republik kita enggak selesai- selesai karena kita terlalu segmented, selalu bilang oh itu kekuasaan saya, tudak bisa begitu pak,” ucap Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menyatakan rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur sesuai studi yang dibuat pihaknya bersama Unesco.
Namun, lanjut Luhut, karena rencana itu membuat gaduh maka akhirnya ditunda.
“Jadi mengenai itu mengenai Borobudur kita membuat studi komprehensif, Unesco ikut di situ bapak ibu. Dan angka itulah keluar, tapi karena ribut-ribut semua yaudah saya bilang tunda aja dulu deh nanti kita lihat lagi,” tutur Luhut.
“Tapi bapak ibu saya laporkan Borobudur itu turun pak dan sudah mulai rusak. Jadi ada yang kadang-madang maaf teman- teman bapak ibu juga yang langsung mengkritik saya, langsung nembak, enggak tau masalahnya,” sambung mantan Menko Polhukam ini.
Luhut pun meminta anggota DPR tak langsung mengkritik dirinya ketika ada suatu isu atau permasalahan yang mengemuka di publik.
“Jadi kalau boleh mohon lain kali telpon saya aja, Pak. Masalahnya apa sih? Jadi jangan cari mohon maaf Pak cari popularitas dengan serang saya Pak. Saya ini hanya pelaksana, percayalah saya tidak akan lakukan yang di luar yang semau mau saya, tidak. Semua yang saya kerjakan basisinya studi, basisnya data,” tukas Luhut.
Diperintahkan Presiden
Luhut pun menyinggung adanya anggapan, dirinya mengurus semua permasalahan.
Luhut menyatakan dirinya hanya mengurus hal-hal yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ingin satu garis bawahi, Pak, jadi jangan saya dipikir ngurusi semua, tidak, Pak. Saya mengurusi semua yang di bidang saya dan diperintahkan Presiden, saya ulangi, diperintahkan Presiden,” ungkap Luhut.
Diketahui, Luhut kerap kali diberikan tugas khusus oleh kepala negara untuk menyelesaikan masalah tertentu.
Terakhir, politikus senior Partai Golkar itu diberi tugas oleh Jokowi mengurus masalah minyak goreng.
Dikatakan Luhut, pelaksanaan fungsi Menko Marves sudah sesuai dengan Perpres Nomor 92 tahun 2019.
Luhut pun mempersilakan kepada anggota dewan bertanya ke Presiden Jokowi mengapa dirinya kerap diberikan tugas.
“Saya ini juga 75 tahun, tidak muda lagi, jadi saya tahu diri. Jadi ya kalau bisa saya kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden, ini bukan saya yang buat. Tahun 2019 yang buat ini, Pak Profesor Yudhoyono,” ulas Luhut.
“Jadi kalau, Bapak, lihat a sampai ini, ada pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden, jadi saya melaksanakan perintah Presiden saja. Kenapa Presiden mau memberikan itu? Tanya Presiden,” tuntas Luhut Binsar Pandjaitan.
