Rakernas PA-GMNI, Basarah Ingatkan Bahaya Ideologi Transnasional

  • Whatsapp
Persatuan Alumni GMNI menggelar Rakernas pada 29-30 Agustus 2020
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 2015-2020, Dr. Ahmad Basarah, mengingatkan adanya ancaman ideologi transnasional yang menyusup ke tengah-tengah masyarakat ketika mengalami kesulitan ekonomi.

Karena itu, Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI menegaskan perlu kerja kongkrit di segala bidang untuk melawan ideologi transnasional yang saat ini berkembang di Indonesia.

Read More

banner 300250

“Kerja konkrit itu harus dilakukan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, sampai bidang budaya,” ujar Ahmad Basarah saat membuka sekaligus memberi kata sambutan dalam Rakernas Persatuan Alumni GMNI di Jakarta, Sabtu (29/8/20).

Rakernas Persatuan Alumni GMNI dibuka dengan diskusi yang menghadirkan pembicara Wakil Ketua BPIP, Prof. Dr. Haryono, Kepala BPHN Kemenkumham, Prof. Dr. HR Benny Riyanto, Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, serta Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Dr. Bayu Dwi Anggono.

Dr. Ahmad Basarah, Ketua Persatuan Alumni GMNI

Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI mengingatkan adanya potensi bahaya jika nasionalisme dan sistem demokrasi yang sekarang dianut bangsa Indonesia, kemudian tidak membuahkan hasil nyata yang mensejahterakan dan membahagiakan rakyat.

Kondisi ini dikhawatirkan membuat rakyat menoleh pada ideologi lain sebagai alternatif, misalnya ideologi transnasional yang mengusung konsep negara khilafah.

“Padahal jika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita membuat kampung-kampung tangguh yang di dalamnya terdapat gotong royong saat bangsa ini menghadapi pandemi Covid-19, rakyat akan merasakan langsung manfaat gotong royong yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Inilah yang saya maksud salah satu bentuk kerja konkritnya,” ujarnya.

Jika hal tersebut dirasakan oleh masyarakat secara luas, Basarah yakin publik tak akan lagi tertarik pada ideologi lain termasuk transnasionalisme yang dikampanyekan para pengusung paham negara khilafah.

Menurut Basarah, jika bangsa Indonesia pandai menjaga memori mereka tentang sejarah bangsa, sesungguhnya tak ada alasan untuk lari dari Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Menurut catatan sejarah di tanah air, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya sudah tumbuh dan mengakar di tengah nenek moyang bangsa Indonesia jauh sebelum Pancasila sebagai ideologi dilahirkan pada 1 Juni 1945.

“Karena itu, faktor penting yang harus diperhatikan dan dijaga oleh suatu bangsa dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara mereka dari kehancuran adalah menjaga sejarah bangsa itu sendiri. Kaburnya sejarah suatu bangsa dan suatu negara akan menghancurkan bangsa dan negara itu sendiri,” tegas Sekretaris Jenderal GMNI periode 1996 – 1999 itu.

Untuk memperkuat argumentasinya, Ahmad Basarah mengutip Sun Tzu yang menyebutkan bahwa untuk mengalahkan bangsa yang besar tidak perlu dengan mengirim pasukan perang yang besar, tapi cukup dengan menghapus pengetahuan mereka atas sejarah kejayaan leluhur mereka.

“Jika suatu bangsa melupakan sejarah berdirinya negara mereka sendiri, tak akan lama, bangsa dan negara itu akan mengalami kehancuran,” tegasnya.

Ahmad Basarah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menyebut tiga cara yang bisa melemahkan sekaligus menjajah suatu negeri; pertama dengan mengaburkan sejarah bangsa itu sendiri, kedua dengan menghancurkan bukti-bukti sejarah bangsa, dan ketiga dengan memutuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan bahwa leluhur mereka bodoh dan primitif.

“Soal menjaga dan merawat sejarah bangsa ini penting dilakukan oleh kaum nasionalis yang aktif di GMNI. Mereka tak boleh berhenti mengkaji sejarah bangsa sendiri sebagai bentuk menjaga kewaspadaan nasional demi keutuhan NKRI yang kita cintai,’’ tegasnya.

Diskusi dalam Rakernas PA-GMNI

Pada kesempatan sama, Prof. Dr. HR Benny Riyanto mengatakan memori kolektif bangsa tentang sejarah Pancasila harus terus dihidup-hidupkan.

Kerja besar ini penting, kata dia, karena dalam suasana politik yang normal seperti saat ini saja sulit sekali mengajukan perundang-undangan yang bermuatan Pancasila untuk diterima, apalagi jika dalam waktu 20 hingga 30 tahun mendatang ketika generasi milenial yang sekarang masih remaja menjadi para pejabat dan penentu kebijakan di negeri ini.

“Generasi milenial pasti lebih jauh lagi jaraknya dengan masa-masa kelahiran Pancasila. Jika kepada mereka tidak diingatkan tentang sejarah bangsa, tentang sejarah Pancasila, sangat mungkin Pancasila akan menjadi masa lalu,’’ tandas Benny.

Di bagian lain, Hakim MK Prof Arief Hidayat yang juga menjadi salah satu pembicara menyampaikan pentingnya mempertahankan ideologi bangsa dengan memanfaatkan media sosial sebagai arsenal baru.

“Kita isi ruang-ruang publik media sosial dengan narasi ideologi, nilai dan konten Pancasila, konten toleransi, konten kebhinnekaan. Kita harus menjadi influencer yang menyebarluaskan ajaran Soekarno agar ajaran proklamator bangsa ini menarik untuk lintas generasi,” ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2018 ini.

Rakernas PA-GMNI ini mengusung tema “Posisi Alumni GMNI Dalam Menghadapi Tantangan Pancasila di Tengah Ancaman Ideologi Trans-Nasional”.

Sebagian peserta mengikuti acara ini secara daring dari dalam dan luar negeri dan dari 34 Pengurus Daerah Persatuan Alumni GMNI di Indonesia, sebagian lain hadir secara fisik.

Tampak hadir anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Mantan Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo, juga senior PNI Waluyo Martosugito dan pengusaha nasional Moerdaya Po.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60