Rakyat Cilacap Pertanyakan Aliran Uang Rp561 Miliar Hasil Penjualan Aset KIC

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat Cilacap, Fahmi Ulul Fikri mempertanyakan aliran dana Rp561 Miliar hasil penjualan aset daerah milik Pemda Cilacap yang ada dalam Perumda PT. Kawasan Industri Cilacap (PT. KIC).

Ulul mengatakan, pada April 2019, telah terjadi pembayaran uang dari pengelola RDMP yaitu PT. Pertamina kepada Pemda Cilacap, dalam hal ini Bupati Cilacap.

“Tapi setelah kami telusuri di dalam kas daerah tak ada yang berbunyi arus kas terkait dengan penjualan aset tersebut,” ujar Ulul dalam rilisnya, Kamis (20/8/2020).

Mengacu pada Permendagri Nomor 19, kata Ulul, mestinya penjualan aset milik PT. KIC harus mendapat persetujuan DPRD Cilacap.

“Tapi Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Cilacap tidak melakukan upaya permohonan persetujuan kepada DPRD Cilacap,” ungkapnya.

Bagi Ulul, ada beberapa hal yang patut di duga sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Cilacap beserta Sekda Cilacap, dalam penjualan aset PT. KIC ini.

Disamping itu uang hasil penjualan tidak dicatatkan kepada kas daerah. Tapi, malah disimpan di dalam kas PT. KIC. Padahal hingga akhir 2019 tidak ada laporan dari Direksi PT. KIC kepada Pemda Cilacap terkait bertambahnya kas daerah.

Hal ini, lanjut Ulul, menimbulkan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang hasil bunga deposito, maupun bunga perbankan yang disimpan oleh PT. KIC.

“Peluang dugaan penyalahgunaan berikutnya, dana yang disimpan di dalam PT. KIC kan berbunga ketika disimpan dalam Bank, hal ini berpotensi menjadi kejahatan kerah putih baru, ketika bunga Bank dari 561 Milyar tersebut tidak tercatatkan dengan baik,” bebernya.

Ia menganalogikan, taruhlah deposito Bank 5% per tahun, bunganya bisa mencapai Rp28 miliar lebih pertahun. “Sungguh Fantastis,” lanjutnya.

Ulul pun menduga, Bupati Cilacap serta jajarannya melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60