Rayakan Hari Konstitusi, Ketua MPR RI Imbau Seluruh Rakyat Implementasikan Setiap UU

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Indonesia merayakan Hari Konstitusi yang jatuh pada hari ini, Selasa (18/8/2020).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada peringatan Hari Konstitusi tahun ini menyatakan, konstitusi memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah negara.

Read More

banner 300250

“Suatu adagium mengatakan, tanpa konstitusi, negara tidak akan pernah lahir. Maknanya, kelahiran sebuah negara sangat erat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi negara tersebut,” kata politisi yang akrab disapa Bamsoet tersebut di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/8/2020).

Menurut Bamsoet, konstitusilah yang mengatur hal-hal yang bersifat fundamental dalam negara.

“Oleh karenanya peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan satu kesatuan dengan peringatan hari konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertanyaannya adalah dimana kaitan sangat erat antara proklamasi dan konstitusi?,” ujar Waketum Partai Golkar itu.

Bamsoet mengatakan, tanggal 18 Agutus 1945, di mana konstitusi Indonesia lahir adalah saat dimana secara yuridis konstitusional negara Indonesia dilahirkan.

“Pada tanggal ini pula cita-cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ditetapkan. Tanggal ini juga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ditetapkan. Dan pada tanggal ini pula tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” tegasnya.

Mengingat pentingnya konstitusi bagi kita, lanjut Bamsoet, maka peringatan hari konstitusi harus menjadi momentum bersama bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan, konstitusi, maupun pelaksanaanya.

“Apakah telah mampu memandu secara konstitusional seluruh kehidupan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya,” ungkap Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu.

Atas dasar itulah, sambung Bamsoet, maka untuk menjamin UUD adalah kontitusi yang hidup dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan evaluasi dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Amanat untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tentu bukan hal yang mudah. Ini adalah tugas mulia yang harus diemban dengan sebaik-baiknya, penuh keseksamaan, kecermatan dan kehati-hatian, karena menyangkut hukum dasar negara, hukum tertinggi yang mengatur berbagai dimensi strategis kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan negara,” jelasnya.

Bamsoet menerangkan, dalam kerangka pelaksanaan wewenang MPR sesuai dengan mandat Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka MPR diberi tugas oleh Pasal 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019, untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI; mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya; serta menyerap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan Undang Undang Dasar,” paparnya.

Terkait kewenangan tersebut, Bamsoet mengungkapkan, MPR RI telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan berbagai metode yang terus dikembangkan, kepada berbagai kelompok sasaran di masyarakat.

“Guna menunjang kinerja pelaksanaan wewenang tersebut, MPR juga telah membentuk Alat Kelengkapan MPR yang terdiri dari Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, dan Badan Penganggaran. Di samping itu, untuk mendukung kinerja Badan Pengkajian dalam membahas isu-isu aktual dan strategis, MPR juga telah membentuk Komisi Kajian Ketatanegaraan,” beber Pemuda Pancasila itu.

Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, Bamsoet menjelaskan, MPR RI dan alat kelengkapannya telah melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat daerah di daerah pemilihan sebagai tindaklanjut rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.

“Khususnya terkait dengan perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan untuk memudahkan masyarakat, daerah, dan lembaga negara dalam menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 kepada MPR,” ujarnya.

Bamsoet juga mengungkapkan, Sekretariat Jenderal (Setjen) telah membangun sistem informasi pengelolaan penyerapan aspirasi masyarakat berbasis pada teknologi informasi (e-aspirasi konstitusi).

“Hal lain yang penting menjadi perhatian kita semua adalah bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 juga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat mendorong upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju sebagaimana juga telah tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan,” tuturnya.

Di samping apresiasi dan mendorong langkah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah, lanjut Bamsoet, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Indonesia Maju, tentu tidak ringan bahkan dalam beberapa tahun ke depan, situasi sulit masih akan kita hadapi sebagai dampak negatif dari pandemi Covid-19.

“Kondisi keuangan Indonesia saat ini dan juga banyak negara dunia lainnya yang sedang mengalami hantaman keras. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, sesuai data Kementerian Keuangan, per akhir Juni 2020 mengalami kontraksi atau minus 12 persen dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar Rp 531,7 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 257,8 triliun,” urainya.

Bamsoet menambahkan, demikian pula dengan total hutang kita juga tidak sedikit, di mana pada akhir Juni 2020, tercatat mencapai Rp5.264,07 triliun.

“Tentu kondisi seperti itu dapat kita atasi, apabila kita terus bergotong royong merapatkan barisan, menyatukan visi dan tindakan menjadi langkah bersama segenap komponen bangsa, sehingga sebesar apapun badai yang menerpa kita akan cepat berlalu,” pungkas legislator asal Dapil Jateng 7 ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60