JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mengingatkan aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap Rocky Gerung yang telah menghina Presiden Jokowi dengan kata “bajingan”, padahal presiden adalah simbol Negara.
Menurut Habib Syakur, ucapan-ucapan Rocky Gerung bermuatan adu domba dan sangat melukai bangsa Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan prinsip dasar Pancasila.
“Rocky Gering berkomentar demikian karena bukan bagian dari orang pancasilais. Rocki Gerung bicara konstitusi, kita bicara dasar negara Pancasila, etika ke-Indonesiaan wajib di pakai. Ini dasar bagi kita dalam bernegara. Dan ingat, sepintar apa pun orang kalau etika tak ada ya berbahaya bagi bangsa. Iya itu Rocky Gerung,” kata Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Habib Syakur menilai pernyataan-pernyataan Rocky Gerung memang sengaja untuk memperkeruh suasana dan bertujuan mengadu domba anak bangsa. Membikin gaduh suasana demi keuntungan kelompoknya.
“Saya menduga, Rocky Gerung dengan kritikan yang begitu keras dan pandai bicara, hanya ingin membuat negeri kita gaduh. Tujuannya ingin meruntuhkan Indoensia,” jelas Habib Syakur.
Ulama asal Malang Raya ini pun menilai cara-cara yang dipakai Rocky Gerung ini sangat mirip bahkan sama persis dengan kelompok Khilafah, yang tujuannya adalah membuat gaduh suasana sehingga cita-cita mendirikan negara khilafah bisa tercapai.
“Siapa yang ingin meruntuhkan Indonesia ya pasti kelompok khilafah. Mungkin di belakang mereka bergerak dengan mendukung Anies Baswedan dan diakusi-diskusinya adalah kelompok yang tak menghendaki peradaban Pancasila. Ini bahaya,” lanjutnya.
Karena itu, Habib Syakur mendorong agar pemerintah, khususnya Presiden Jokowi harus mengeluarkan peraturan khusus yang menginstruksikan kepada lembaga negara agar menjatuhkan hukum secara tegas kepada Rocky Gerung dan Kelompok Khilafah, bahkan bila perlu tanpa melalui asas praduga tak bersalah.
“Ini menghina negara, dan karus diproses hukum. Kan posisinya itu kalau mau diproses hukum tanpa surat dari presiden polisi bisa berdalih bahwa yang melaporkan bukan Jokowi, lalu berkasnya dikembalikan lagi. Maka harus ada aturan khusus untuk menjerat,” tegasnya.
Habib Syakur juga menyarankan agar Presiden Jokowi mengumpulkan para menteri dibawah koordinasi Menkopolhukam untuk merumuskan cara menindak dengan tegas para penghina negara.
Presiden juga perlu mengumpulkan para ahli hukum tata negara untuk diminta pendapat tentang tindakan apa yang paling tegas dalam menindak para penghina presiden sebagai simbol negara.
“Dalam alam Demokrasi Indonesia memang semua bebas berpendapat, asalkan mengedepankan etika Keindonesiaan,” lanjutnya.
Satu lagi, kata Habib Syakur di balik ini semua ada gelandangan politik berjubah khilafah. Karena jelas lisannya mengandung kriminal adu domba.
“Lisan yang diucapkan kelompok Khilafah itu harus adu domba dan memicu kriminal di masyarakat. Maka pemerintah harus segera menetapkan bahwa ajaran khilafah adalah sesat. Pemerintah harus berani bersikap. Ini polanya sama dengan Rocky Gerung,” tuntas Habib Syakur.
