JAKARTA, LIRANEWS.COM |Demonstrasi yang diduga dibayar Rp40ribu hingga Rp45 ribu per kepala ditengarai sengaja dipakai mendesak hakim Tipikor agar segera memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menegaskan kasus yang menjerat kliennya sarat muatan politisasi.
Pernyataan ini disampaikan usai Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi (sanggahan) yang diajukan tim hukum Hasto dan memutuskan melanjutkan proses persidangan.
Ronny mengungkap adanya indikasi kuat politisasi kasus ini, salah satunya melalui aksi unjuk rasa di depan pengadilan.
“Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater,” tegas Ronny.
Ia menambahkan, apa yang terjadi saat ini adalah bukti nyata keberadaan pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto.
“Kasus ini jelas bermuatan politik!” kata Ronny dengan tandasnya.
Ronny memaparkan bahwa kasus ini merupakan pengulangan dari perkara yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) pada 2020.
“Kasus ini sudah pernah disidangkan dan selesai tahun 2020. Tuduhan terkait uang dari Harun Masiku pun sudah diperiksa di persidangan sebelumnya. Ini jelas upaya daur ulang perkara tanpa dasar hukum baru,” lanjut Ronny
Kuasa hukum Hasto juga membantah tuduhan obstruction of justice (penghalangan proses hukum).
Handphone Kusnadi, kata Ronny, sudah disita penyidik sejak 10 Juni. Tidak ada penghilangan bukti atau penghalangan.
“Begitu pula dengan panggilan telepon ke Hasan pada 8 Januari 2020, sudah dibuktikan di persidangan sebelumnya bahwa itu bukan dari Pak Hasto,” jelas Ronny.
Dia menuding mantan penguasa sebagai dalang di balik kasus ini.
“Pak Hasto sengaja ditarget karena posisinya sebagai Sekjen PDIP. Ini upaya sistematis untuk mengganggu partai dan melemahkan perjuangan kami,” tegasnya.
Ronny mengingatkan, hukum tidak boleh ditunggangi kepentingan politik, apalagi oleh mantan penguasa yang masih ingin mengendalikan negara ini.
Meski menilai kasus ini politis, Ronny memastikan komitmennya untuk menghormati proses hukum.
“Kami akan kawal proses ini hingga tuntas dengan prinsip keadilan yang fair. PDIP akan terus berjuang membongkar kebenaran di persidangan,” ujarnya.
Ronny juga meminta dukungan publik Nusantara untuk mengawal proses hukum ini agar tidak dicemari kepentingan politik.
