Rotasi Mendadak F-PDIP DPRD Indramayu Disinyalir Terkait Hasrat Politik Ketua DPD PDIP Jabar Menuju 2024

Gravatar Image
  • Whatsapp
Abdul Rohman, mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Indramayu, Jawa Barat.

Indramayu, LiraNews – Rotasi mendadak Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Indramayu, Jawa Barat disinyalir terkait hasrat politik kekuasaan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menuju 2024.

Abdul Rohman yang posisinya sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPRD Indramayu diganti secara mendadak, mulai “bernyanyi” dan buka-bukaan terkait persaingan politik yang melibatkan pimpinan DPD PDIP Jawa Barat.

Read More
banner 300250

“Pergantian mendadak Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Indramayu ternyata ada unsur kepentingan politik individu untuk 2024,” kata Abdul Rohman kepada media, di kantornya, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

Ia pun membongkar dugaan adanya politik tidak sehat yang dimainkan. Cerita itu bermula dari hasil Pilkada 2020 yang dimenangi kader PDI Perjuangan Nina Agustina Da’i Bachtiar sebagai Bupati.

Dari kemenangan itu, jelas Rohman, diduga ada niatan untuk menjadikan Bupati Indramayu sebagai “mesin ATM” atau dijadikan bupati boneka mengatasnamakan pribadi pimpinan partai, untuk memuluskan ambisi politiknya pada 2024 mendatang di Jawa Barat.

“Pergantian mendadak ini saya cium ada pengkondisian dari oknum pimpinan Partai, karena saya menolak instruksi cabut dukungan ke bupati, karena ada modus yang ingin menjadikan Bupati Indramayu jadi mesin ATM untuk kepentingan politik pribadi di 2024,” ungkap Rohman.

Bahkan ia menilai adanya pengkondisian tersebut sangat terasa, berawal dari penolakan Rohman atas instruksi lisan pribadi pimpinan partai untuk mencabut dukungan kepada bupati.

“Justru saya mempertahankan amanah Ibu Ketum, Hj. Megawati Soekarnoputri karena sudah merekomendasikan dan mengamanahkan Nina menjadi Bupati Indramayu,” jelasnya.

Misalnya, lanjut Rohman, masalah ketua DPC dan juga menjadi Wakil Ketua DPRD Indramayu saat menjabat ketua KONI Indramayu, Rohman disuruh membela padahal melanggar peraturan dan undang-undang karena rangkap jabatan publik. Sehingga Rohman menolak instruksi itu karena dinilai menciderai kebijakan yang bupati pimpin dan juga partai PDI Perjuangan sebagai pengusung bupati.

“Selain soal bela ketua KONI, ada juga upaya intervensi kepada bupati terkait penataan kelembagaan atau reformasi birokrasi di Pemda. Padahal bupati ingin menerapkan pola merit sistem dalam menata lembaga agar berkualitas dan bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai visi misi bupati menuju pemerintahan yang bersih serta menghindari praktik jual beli jabatan, itu dibuktikan bupati keluarkan surat edaran pelarangan jual beli jabatan secara resmi,” papar Rohman.

Terkait adanya isu perpecahan partai di Indramayu, Rohman menjelaskan bahwa sebenarnya mendukung bupati, justru dalam rangka mensolidkan partai ke depan dengan mendukung kebijakan pemerintah agar terintegrasi dengan pusat.

Bupati Indramayu Nina Agustina yang merupakan kader PDI Perjuangan tentunya harus didukung untuk membangun daerah agar ke depan lebih baik.

“Jadi siapa sebenarnya yang melakukan upaya perpecahan partai?” tandas Abdul Rahman.

Related posts