RUU Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan Inkonstitusional

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Sejak pemerintah menyerahkan RUU Cipta kerja ke DPR.RI

Gerakan penolakan RUU tersebut semakin gencar terutama dari para aktivis Serikat Pekerja/Serikat Buruh di seluruh Indonesia. Bahkan para akademisi dan praktisi hukum mulai menghiasi pemberitaan di media, baik media cetak, elektronik maupun online tentang tanggapan dan hasil kajiannya. Berita tentang RUU Cipta kerja nyaris tak terdengar dengan munculnya musibah yang melanda dunia yakni Covid-19 Virus Corina yang kini penyebarannya telah masuk ke Indonesia. Bahkan telah dimumkan oleh pemerintah Darurat Covid-19 membatasi aktivitas diluar rumah sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah virus tersebut.

Dengan dibatasinya aktivitas masyarakat diluar rumah maka kesempatan bagi para aktivis buruh untuk mempersiapkan upaya meyakinkan DPR.RI dan Pemerintah bahwa RUU Cipta Kerja itu merugikan kau buruh, bahkan “ RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan itu Inkonstitusional “ ujar Indra Munaswar Ketua Umum DPP FSP.TSK Ketika dihubungi via telp oleh LiraNews, Minggu (22/3/2020).

Bila kita mengenang Regulasi UU Ketenaga kerjaan yang lalu,” katanya, cukup melelahkan hingga lahirnya UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan beberapa tahun terakhir ini hampir setiap tahun ada upaya untuk merefisi UU tersebut, salah satu pasal yang menjadi sorotan untuk direfisi adalah perhitungan pesangon yang dianggap memberatkan kalangan pengusaha, namun selalu kandas karena arus gerakan buruh untuk mempertahankannya begitu kuat.

Lebih jauh dijelaskan Indra Munaswar bahwa terdapat beberapa poin dalam RUU Cipta Kerja yang sangat dihawatirkan para pekerja/buruh diantaranya sbb :

Pertama, tentang Hubungan Kerja :
Ketentuan PKWT dihapus, Pengusaha bebas memberlakukan PKWT untuk semua jenis pekerjaan tanpa kecuali. Tidak ada lagi batasan waktu kapan PKWT berakhir. Tidak adalagi sanksi demi hukum PKWT(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) berubah menjadi PKWTT(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

Kedua, tentang Ketentuan Pemborongan pekerjaan di dalam perusahaan di hapus. Semua jenis pekerjaan bisa do borongkan tanpa dibatasi core atau non core. Tidak ada batas menghambat atau tidak menghambat proses produksi. Tidak perlu lagi syarat harus berbadan hukum. Sanksi demi hukum hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja dengan pemberi pekerjaan juga dihapus.

Ketiga, Pemerintah melegalkan OUTSOURCHING MANUSIA dengan sebutan Alih daya. Pekerja dari perusahaan Outsourching Manusia boleh mengerjakan pekerjaan apa saja tanpa batasan. Sanksi demi hukum hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja dengan pemberi pekerjaan dihapus.

Keempat, tentang Tenaga Kerja Asing ,Penghapusan ketentuan perizinan penggunaan TKA, sangat jelas untuk melegalkan Perpres No.20/2018 dan Kepmenaker No.228/2019 yang bertentangan dengan UUK no.13/2003.
Pemerintah menghapus keharusan pemberi kerja memiliki RPTKA sebagai syarat mendapatkan izin kerja(IKTA). Dengan dihapusnya ketentuan tersebut maka pemberi kerja sangat leluasa dan bebas menggunakan TKA. Pemerintah menghapus kewajiban pemberi kerja untuk mendapatkan izin tertulis jika akan menggunakan TKA dalam rangka mendayagunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Kelima Waktu Kerja dalam RUU Mengatur waktu kerja menjadi tidak jelas. Waktu kerja paling lama 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 pekan, tapi waktu istirahat mingguan hanya diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Pengaturannya waktu kerja diserahkan melalui PK, PP atau PKB (Negara melepaskan perlindungan kepada pekerja dalam hubungan kerja.

“RUU Memperpanjang waktu kerja lembur yang diperbolehkan. Dari paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 pekan, menjadi paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 pekan. Negara malah mengurangi waktu istirahat bagi pekerja.
RUU Mendegradasi ketentuan Cuti besar atau istirahat panjang selama 2 bulan bagi kelipatan masa kerja 6 tahun yang tadinya diatur oleh UU kemudian diserahkan pengaturannya melalui PK,PP atau PKB ( Negara melepas tanggung jawabnya ),” cetusnya.

Keenam, lanjutnya, norma baru waktu kerja. Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu yang dilaksanakan berdasarkan skema priode kerja. Ketentuan tersebut tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan jenis pekerjaan tertentu, sektor usaha tertentu dan skema priode kerja. Dengan ketidak jelasan ketentuan tersebut berpotensi terjadinya eksploitasi waktu kerja pekerja dan potensi penyalahgunaan waktu kerja untuk semua sektor industri dan atau usaha. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Konvensi ILO No.106 tahun 1957 mengenai istirahat mingguan Dalam Perdagangan dan kantor(UU no.3 tahun 1951)

Ketujuh, tentang pengupahan dalam menetapkan kebijakan pengupahan hanya sebatas mengupayakan mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan tanpa untuk “ Melindungi Pekerja/Buruh “ (pasal 88 ayat (2) UUK 13/2003). RUU-Kebijakan pengupahan nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini jelas bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, karena pemerintah melalukan sentralisasi kekuasaan tanpa sah. Dengan jelas menghilangkan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh berupa Upah Minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan dll.

Kedelapan, tentang Pemutusan Hubungan Kerja / Pesangon : menghilangkan peran pemerintah dan SP/SB dalam upaya menghindari terjadi PHK. Pengusaha yang akan mengakhiri hubungan kerja cukup kesepakatan dengan pekerja/buruh yang bersangkutan tanpa keterlibatan SP/SB. RUU tersebut juga menghapus pasal 161 s/d 168 UUK 13/2003 mengenai ketentuan PHK dan menggantinya dengan pasal 154A ayat(2) yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PHK diatur dengan Peraturan Pemerintah. Norma yang telah baik malah didegradasi menjadi diatur dengan PP ( memberi Check kosong kepada pemerintah).

“Hal ini menutup peluang pekerja untuk menggugat pengusaha yang melakukan perbuatan terindikasi tindak pidana yang merugikan pekerja dengan dihapusnya pasal 169 UUK 13/2003,” katanya.

Serta, menghilangkan kewajiban pengusaha mempekerjakan kembali pekerja dengan membayar upah dan hak yang seharusnya diterima ketika pengusaha melanggar pasal 151 ayat(3) dan pasal 168 Uuk 13/2003. Dengan menghapus pasal 170 UUK 13/2003.

Juga menghilangkan hak pekerja menggugat pengusaha karena tidak menerima PHK yang dilakukan pengusaha tanpa prosedur dengan menghapus pasal 171 UUK 13/2003. Bagi pekerja yang sakit berkepanjangan melampaui 12 bulan tidak dapat lagi meminta PHK dengan mendapat pesangon 2 X, UPMK 1 X dan penggantian hak karena pasal 172 UUK 13/2003 dihapus.

“Kesembilan, tentang Sanksi Pidana : Pengusaha yang melanggar pasal 167 ayat (5) UUK 13/2003 mengenai ketentuan pembayaran pensiun yang terkait dengan uang pesangon, tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana kejahatan jika tidak dilaksanakan pengusaha, dengan dihapusnya pasal 184 UUK 13/2003,” ungkap Indra Munaswar menutup dialog dengan LiraNews LN-Mus

banner 300x250

Related posts

banner 468x60