Jakarta,LiraNews – PDI Perjuangan (PDIP) menginginkan agar kontestasi pilkada serentak digabungkan di tahun 2024. Hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat karena ada beberapa pilkada yang dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023 harus diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2024.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, sampai saat ini baru PDIP yang menyetujui gagasan tersebut, sedangkan partai-partai lainnya menginginkan tetap normal seperti biasa dan pilkada tidak digabungkan dengan pilpres dan pileg dalam pelaksanaannya.
“Tidak ada, baru PDIP, tapi hampir sebagian besar ingin pilkada siklusnya seperti sekarang saja tiga kali. Jadi 2020-2025, 2022-2027, 2023-2028, dan seterusnya,” kata Saan kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/1/2021).
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, hal itu dikarenakan pertimbangan dari sisi pengamanan sekarang saja dalam prakteknya tidak memadai.
“Dia harus meminta bantuan dari kepolisian daerah terdekat, nah kalau misalkan disatukan ada sesuatu yang luar biasa nanti bagaimana mobilisasi dari keamanan. Itu baru sisi hal keamanan belum dari hal-hal lain itulah pertimbangannya kenapa kita minta dijadwal seperti sekarang,” ujar Saan.
Saan menilai, keserantakan pilkada dengan pileg dan pilpres sangat berbahaya, karena banyak yang harus dikelola penyelenggara pemilu.
“Apalagi kalau diserentakkan 2024, walaupun waktu berbeda. Ada pileg, ada pilpres, ada pilkada. Tahapan pilpres, pileg aja belum selesai sudah pilkada lagi. Bagaimana penyelengara mengelolanya. ini juga jadi banyak pertimbangan kenapa ingin dinormalkan,” tuturnya.
Namun Saan Mustopa meyakini, apabila penyelenggaraan pilkada bersamaan dengan pileg dan pilpres tetap dipaksakan maka yang akan terjadi adalah menurunnya kualitas pileg seperti yang terjadi di tahun 2019 lalu.
“Yang paling penting nanti kualitas elektoral berkurang, karena orang sudah tak fokus lagi. Kemarin saja kualitas elektoral untuk legislatif berkurang, karena orang fokus terhadap pilpres, sehingga ketika sudah pilpres coblos suara calon presiden lalu pulang saja. Jadi legislatifnya jadi tak terlalu dipedulikan. Disatukan kemarin saja pilpres pileg itu mereduksi legislatifnya apalagi nanti dengan pilkada bebannya semakin besar,” papar legislator asal Dapil Jabar 7 ini.
Namun, Saan menyatakan, sampai sampai ini Partai Gerindra belum memberikan sikap terkait hal ini.
“Kalau Gerindra sama sekali tidak memberikan sikap terkait semua isu krusial. Sikapnya nanti akan ditujukan pada saat pembahasan. Jadi Gerindra sama sekali tak bersikap, apakah dia mau 2024 atau normal, tidak. Apakah dia mau proposional tertutup atau terbuka, dia juga belum bersikap. Presidential Threshold-nya berapa, juga belum diketahui,” ungkap Saan.
Jadi, tambah Saan, ketika menyusun draf RUU Pemilu, Partai Gerindra tidak memberikan sikap apapun terkait draf ini. Partai Gerindra akan menunggu di pembahasan. “Nah tapi di luar itu, PDIP saja yang memberi catatan yang lain inginnya normal,” pungkas Saan Mustopa. LN-RON
