Padang, LiraNews—Saling bantah soal pengadaan pakaian batik Braja yang digadang-gadang produksi SMK Negeri 08 Padang yang diperuntukan bagi SMA negeri se Kabupaten Pesisir Selatan juga muncul dari SMK Negeri 02 Padang. Padahal, dalam konsep SMK PK Pemadanan, SMK Negeri 02 Padang ditunjuk sebagai institusi yang memasarkan produk kebanggaan Sumatera Barat itu.
Dengan mimik dan wajah bingung ketika ditanya berapa buah dan berapa pcs SMA yang mendapat baju batik braja yang dibiayai melalui APBD Propinsi Sumatera Barat tahu 2024 ini, Sahfalefi Kepala SMK Negeri 02 Padang menggeleng lemah, “tak tahu dan tak ada kami distribusikan sehelaipun. Bahkan, kami tak tahu adanya pengiriman ke Kabupaten Pesisir Selatan”, ujar Sahfalefi menjawab pertanyaan LiraNews.com di ruang kerjanya kemarin lalu.
Seluruh pernyataan pimpinan CV. Novia soal pengadaan baju batik braja yang mengaitkan SMK Negeri 02 itu, dengan tegas dibantah Sahfalefi, baik soal adanya sekolah SMA di Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah melalukan pesanan jauh-jauh hari sebelumnya dan ketika diketahui adanya baju gratis yang akan didistribusikan yang dibiayai APBD, pesanan itu tak bisa dibatalkan lagi.
Menurut Sahfalefi, “Klausul itu tidak pernah dibicarakan sebelumnya dan bahkan tak pernah ada”, kataya sembari menambahkan bahwa yang sempat membatalkan pesanan baju braja ini hanyalah SMK 1 Payakumbuh, karena mereka memang dapat baju batik braja secara gratis. “Hanya SMK 1 Payakumbuh yang sempat pesan dan sekarang sudah dibatalkan. Baju batik tersebut utuk beberapa SMK 1 memang kami yang distribusikan ada beberapa sekolah SMK, disamping SMK 1 Payakumbuh juga ada SMK 1 Negeri Tarusan, serta beberapa SMK Negeri lainnya”, katanya sembari menambahkan bahwa, “Baju jatah dari dana APBD yang dibiayai oleh Pokir ini, untuk Kabupaten Pesisir dari dana Pokir Ali Tanjung dan untuk Kota Payakumbuh dari dana Pokir Supardi”, kata Sahfalefi tanpa menyebutkan berapa jumlah baju dan dana yang dikucurkan untuk ini.
Sahfalefi juga menambahkan bahwa, untuk beberapa buah SMK itu memang dirinya ditunjuk untu mendistribukannya mulai bulan November ini. Namun, untuk yang lain, yang bersangkutan tak tahu. “apakah ini paket proyek yang dikerjakan sendiri oleh CV.Novia?, “Saya tak tahu pak”, tegas Sahfalefi.
Sedangkan menurut Novia, pendistribusian pakaian braja ini disamping seluruh SMA di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat gratis dari dana Pokir Ali Tanjung, untuk seluruh SMK di Kota Payukumbuh juga dapat yang dananya berasal dari pokir Supardi,
Sementara berdasarkan informasi dilapangan yang belum terkonfirmasi, LiraNews.com memperoleh informasi bahwa, ada beberapa anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mengucurkan dana pokir ke Dinas Pendidikan Sumbar, disamping Supadi sebesar Rp.5 Miliar, Ali Tanjung Rp.4 Miliar adalagi beberapa anggota lainnya. Berdasarkan data Dapodik, siswa kelas II atau kerennya kelas XII F di Kota Payakumbuh berjumlah sebanyak 483 orang dari 8 SMK Negeri.
Distribusi Amburadul
LiraNews.com yang melakukan penelusuran ke berbagai pihak soal pengadaan baju batik braja yang disebut-sebut produksi SMK 08 Padang itu, menemukan banyak sekali kejanggalan. Bukan hanya soal distribusi yang tak jelas, juga pengiriman tak tepat waktu. Untuk SMA Negeri 01 Ranah Pesisir misalnya, menurut Saswin sang kepala sekolah yang juga wakil ketua MKKS (Musyakawarah Kepala-Kepala Sekolah), Kabupaten Pesisir Selatan itu, baju batik braja untuk murid-murid kelas II itu sudah sampai sejak empat bulan lalu.
Sedangkan untuk SMA Negeri 01 Tarusan, Agung sang kepala Sekolah yang sampai kini tak merespon chat WA LiraNews.com, namun menurut salah seorang guru yang tak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa, pakaian tersebut baru datang awal Oktober 2024 ini. Begitu juga informasi dari sebuah SMA di Kecamatan Lengayang, baju yang seyogyanya datang awal belajar usai PPDB, justru baru datang awal bulan Oktober ini.
Lantas siapa yang bermain…? memang LiraNews.com tak tahu pasti sebab banyak informasi tersembunyi soal pengadaan pakaian batik braja ini. Mulai dari tender yang tak transparan, sampai berapa dana yang tersedia untuk itu tak diperoleh informasi pasti.
Informasi yang sempat berhembus dari kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang, bahwa pengadaan pakaian batik ini ditangani langsung oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, namun informasi itu denga tegas dibantah Kepala Cabang Dinas Pesisir Selatan Muslim.
Sebagaimana dilansir dari website Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan menyebutkan bahwa, Program SMK PK Pemadanan merupakan mekanisme pengembangan SMK Pusat Keunggulan yang berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan partisipasi dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang didukung oleh pendanaan dari APBN dan investasi DUDI. Kemendikbudristek memadankan investasi dari industri 1:1, di mana plafon pendanaan maksimal yang diberikan pemerintah adalah Rp3 miliar. Melalui program SMK PK SPD diharapkan akan terjalin kemitraan yang lebih terukur antara DUDI dengan SMK.
Namun pada tahun kedua program ini berjalan di Sumatera Barat sebagaimana diakui Drs. H. Barlius, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat tidak mencapai target bahkan ada ratusan pcs pakaian yang tak terjual menumpuk mengakibatkan perusahaan mitra SMK Negeri 08, yaitu CV. Novia yang menurut pimpinan pihaknya menderita kerugian sampai Rp.4 Miliar. Jika melihat pada data diatas, seharusnya dana yang tersedia untuk program ini mencapai Rp.6 Miliar. Ini hanya asumsi, sebab disamping pemerintah menyediakan Rp3 Miliar, tentunya CV. Novia juga harus Rp.3 Miliar.
Sebagaimana diberitakan awal, sebagai SMK PK Pemadanan dengan mitra industri CV. Novia yang kosen untuk produksi bati braja yang dalam operasionalnya menggabungkan tiga sekolah yaitu, SMK Negeri 02 Padang sebagai sekolah yang ditunjuk penjual, SMK Negeri 04 sebagai desainer dan SMK 08 Padang sebagai produsen. (***)
