Saleh Daulay Imbau Rekrutmen Pendamping PKH Tak Ada Kepentingan Politik

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menginstruksikan setiap kadernya untuk ikut seleksi Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat instruksi tersebut bersifat rahasia dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Read More

banner 300250

Terkait surat tersebut, Hasto mengungkapkan, PDIP berkepentingan melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Sebab partai yang menang Pemilu, di mana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka akan menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis.

Meresponi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN (F-PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menghimbau, proses rekrutmen pendamping PKH harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan politik.

“Sebab, program PKH adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan,” kata Saleh kepada para awak media melalui keterangan tertulis, Rabu (5/8/2020).

Karena itu, lanjut Saleh, sangat tidak bijak jika proses tersebut dimasuki oleh kepentingan politik temporal.

“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat. Alat untuk merekrut para pemilih,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Saleh berharap, seleksi pendamping PKH dilakukan secara terbuka.

“Semestinya, tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar. Sebab, anggaran yang dipakai adalah anggaran APBN,” imbuh penulis buku Menghadang Corona, Advokasi Publik di Masa Pandemik itu.

Menurut Saleh, yang didampingi adalah masyarakat tidak mampu, apabila diberikan bantuan bulanan melalui dana APBN, pastilah mereka akan patuh pada para pendamping.

“Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan,” jelas Wakil Ketua MKD DPR RI ini.

Saleh berpendapat, pemenang pemilu tidak hanya partai yang suaranya paling banyak, namun pemenang pemilu bisa juga diartikan yang lolos ambang batas parlemen.

“Jadi, yang lolos ambang batas parlemen, mestinya berhak juga dapat jatah pendamping PKH. Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik. Kalau tidak, ya tidak usah ada intervensi dari politik,” tegas anggota Komisi IX DPR RI ini.

Saleh pun menyarankan, biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini, di mana partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya.

“Kan tidak etis juga kalau semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH. Kalau etis, ya pendamping itu juga dibagi secara proporsional. Tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil pemilu,” ucap Ketua DPP PAN ini.

Masalahnya, tambah Saleh, Menteri Sosial (Mensos) saat ini yakni Juliari P. Batubara berasal dari partai politik.

“Bagaimana kita tahu seleksinya itu fair? Ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak,” pungkas legislator asal Dapil Sumut II ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60