Samakan Persepsi, F-PKS DPR RI Silaturahmi ke F-PKB DPR RI

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI melakukan kunjungan atau silaturahim ke kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI, di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, (24/8/2020).

Dalam kunjungannya, F-PKS dipimpin Ketua Fraksi Jazuli Juwaini bersama Sekretaris F-PKS Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi VIII F-PKS Bukhori Yusuf, anggota Komisi II F-PKS Almuzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera serta anggota Komisi III F-PKS Nasir Djamil.

Ketua F-PKS DPR RI Jazuli Juwaini, saat sambutannya mengatakan, kedatangannya ke kantor F-PKB DPR RI untuk bersilaturahmi sekaligus juga untuk meminta masukan terkait dengan sejumlah RUU yang diinisiasi F-PKS DPR RI.

“Kedatangan kami yang utama adalah silaturahmi sebagaimana yang sebelumnya dikomunikasikan kepada ketua F-PKB, dan yang selanjutnya untuk mendapatkan masukan serta membangun kesamaan persepsi dengan F-PKB, terkait dengan RUU yang sedang dibahas di Baleg yakni RUU Perlindungan Ulama yang diubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama,” ungkap anggota Komisi I DPR RI ini.

Jazuli menyatakan, pihaknya meminta F-PKB untuk menyempurnakan draft yang sudah dibuat oleh F-PKS terutama dalam RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama yang diinisiasi oleh PKS ini.

“Kami minta F-PKB untuk menyempurnakan draft yang sudah kami buat, karena kami mengetahui F-PKB termasuk yang mendukung RUU Tokoh dan Simbol Agama yang kami gulirkan. RUU ini kalau bisa masuk ke Baleg, karena ini banyak menyangkut ulama, kiyai dan tokoh agama yang harus kita lindungi,” tuturnya.

Lebih lanjut Jazuli menuturkan, selain RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, yang berikutnya terkait dengan RUU Pemilu dan juga RUU Omnibus Law yang kini menjadi sorotan publik.

“Kalau RUU Pemilu salah satu yang menjadi fokus F-PKS adalah pada besaran Parliamentary Threshold (PT). Ada yang mengusulkan 7. Namun kami F-PKS sendiri mengusulkan PT 5,” ucapnya.

Jazuli berharap, kenaikan dilakukan secara bertahap atau gradual sehingga penyederhanaan terjadi secara alami, dengan kesadaran, dan tanpa paksaan.

“Selain itu juga, Kami ingin proses demokrasi di Indonesia berjalan kondusif dan tidak konfliktual di masyarakat akibat pemasungan politik yang drastis,” tukasnya.

Sementara itu, terkait dengan RUU Omnibus Law, Jazuli menyadari, F-PKB ini koalisi pemerintah, jadi sikapnya pasti mendukung.

“Namun Fraksi PKS mengajak, agar RUU Omnibus Law yang nantinya dibahas, tetap dalam koridor konstitusional, mengedepankan kepentingan rakyat kecil dan UMKM, serta menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional atas sumber daya dan aset-aset strategis bangsa,” pungkas legislator asal Dapil Banten 2 ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60