Ternate, LiraNews — Polemik terkait isu yang berkembang di internal Partai Demokrat bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ternate yang juga Wakil Walikota Ternate H. Abdullah Tahir akan mendapat Sanksi soal Game Ludo direspons salah satu Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Menurutnya, informasi soal Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ternate Abdullah Tahir “akan mendapat sanksi” dia mengatakan, peryataan tersebut terlalu prematur untuk disampaikan, bahwa pasti akan mendapat sanksi itu sudah mendahului mekanisme yang berlaku, sebab DPP Partai Demokrat itu ada Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan yang berfungsi mengawasi dan menyidangkan perilaku pelanggaran kode etik partai.
“Saya pikir pernyataan tersebut terlalu prematur untuk disampaikan, bicara bahwa pasti akan mendapat sanksi itu kan mendahului mekanisme yang berlaku, dan sejauh ini saya belum mendengar yang bersangkutan dipanggil oleh dewan kehormatan partai, dan kita belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan diberi sanksi karena proses saja belum berjalan,” ujar Ferdinand Hutahaean yang juga Ketua Devisi dan Bantua Hukum DPP Partai Demokrat saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon, Selasa (6/8/2019) malam tadi.
Sementara terkait informasi yang berkembang di masyarakat yang dia terima, pihaknya mengaku telah mendapat klarifikasi lisan dari Wakil Walikota Abdullah Tahir.
“Peristiwa itu kan iseng-iseng saja di saat selepas jam kerja mengisi waktu sambil menunggu teman dan prinsipnya sepanjang itu tidak menyimpang dan permainan itu hanya sekedar menghibur diri saya pikir itu tidak masalah,” ungkapnya.
“Nah, Kalau memang ada laporan dari bawah ke DPP itu mungkin kita tanggapi, nanti akan di proses oleh lembaga berwenang atau dewan kehormatan. Yang saya tau sampai sekarang tidak ada pemanggilan terhadap beliau, jadi masalah sanksi itu kita blum bisa bicara jadi kalau ada yang menyatakan pasti akan mendapat sanksi maka itu terlalu prematur karena mekanismenya tidak seperti itu,” imbuhnya.
Ia meluruskan kalau ada seperti itu maka akan dilakukan penyelidikan tentunya diminta klafikasi dari pihak terlapor dan pelapor, dan itu akan diputuskan bahwah yang besangkutan melanggar kode etik atau tidak.
“Yang jelas tidak ada. Intinya apa yang disampaikan ketua DPD kita mendahului keputusan resmi partai, karena keputusan itu ada di dewan kehormatan terkait sidang etik. Soal sanksi itu menjadi domain pusat dan sampai saat ini belum ada sanksi, tidak ada itu,” tegasnya.
“Saya tidak akan bilang Ketua DPD Hendrata keliru tapi itu mendahului keputusan DPP. Saya memahami ini kan tahun politik menjelang Pilkada sehingga hal hal kecil dibesar-besarkan, yang jelas partai Demokrat punya mekanisme menjaring calon kepala daerah, apalagi pak haji Abdulah Tahir dalah kader terbaik kami di Ternate yang juga sebagai incumbent Wakil Walikota cukup berprestasi di pemerintahan dan keberhasilan memimpin partai dan sangat mungkin dan layak diusung oleh partai demokrat sebagai calon walikota Ternate,” tutur Ferdinand menambahkan.
Disamping itu, lebih jauh dia mengungkapkan, jika melihat dari elektabilitas Abdullah Tahir bisa saja terjadi karena persaingan dalam politik, pihaknya akan mendalami apakah ada motif-motif tertentu sehingga saling menjatuhkan sesama kader.
“Yah kita lihat nanti, dan kalau sesama kader saling menjatuhkan ya tentunya tidak baik lah, tapi nati kita telusuri lebih jauh. Kalau soal Ludo itu ya refresing lah, itu kan permainan masyarakat kebanyakan kita, sepanjang tidak menyinpang dan mengarah ke judi dan saat jam kerja,” pungkasnya. LN-DM
