Satgas KPK Harus Buktikan Kerja Nyata di Perayaan 75 Tahun Kemerdekaan

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk 23 Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang melakukan tugas pengawasan pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Satgas Khusus tersebut dibentuk untuk untuk mengawasi pengelolaan bantuan dana penanganan Covid-19 yang mencapai Rp695,2 triliun.

Read More

banner 300250

Menanggapi hal tersebut Direktur Legal Culture Institute M. Rizqi Azmi menyatakan, pembentukan satgas ini sebenarnya menuai pertanyaan dan pesimistis karena dalam kerja-kerja pencegahan dan penindakan memang sudah ada bentukan satgas reguler sebagai tim task force.

“Jadi 23 satgas ini bukanlah suatu hal yang luar biasa dan kita memandang hanya ada tambahan tugas dengan tema ‘pengawasan dana Covid-19’. Kemudian yang harus di tagih adalah bagaiman mekanisme kerja satgas yang harus berbuah kerja nyata,” kata Rizqi kepada para wartawan, Rabu (19/8/2020).

Menurut Rizqi, Satgas Khusus tersebut dibentuk untuk untuk mengawasi pengelolaan bantuan dana yang mencapai Rp695,2 triliun.

“Dalam nominal dan effort yang besar menilik satu persatu refocusing anggaran kementerian tentu tidaklah mudah. KPK harus mengedepankan supervisi maksimal dengan menggandeng berbagai elemen selain kementerian seperti tokoh masyarakat dan NGO yang mengakar di masyarakat,” ujarnya.

Namun, lanjut Rizqi, hari ini civil society tersebut tidak merasa sentuhan koordinasi KPK.

“KPK masih dianggap ekslusif dan tidak jelas goalnya seperti apa,” tuturnya.

Rizqi mengungkapkan, dari bulan Juni sampai Agustus 2020 terdapat 300 pengaduan penyalahgunaan Bansos hasil penggelontoran dana Covid-19 yang menjadi identifikasi penyalahgunaan dalam riset Legal Culture Institute.

“Terutama dana bansos yang digelontorkan di tingkat kabupaten/kota – desa mulai dari data penerima bansos yang direkayasa sampai mark up dana yang tidak seharusnya di terima dalam nominal yang di janjikan dalam regulasi,” jelasnya.

Rizqi mengatakan, pemainnya sangat beragam mulai dari oknum birokrat sampai kepala dusun serta orang – perorangan di tataran tokoh masyarakat.

“Pertanyaan mendasar apakah KPK sudah menyasar pada bagian grass root yang pemainnya beragam? Sampai hari ini kita belum melihat action KPK,” tukasnya.

Kemudian yang lebih miris lagi, ungkap Rizqi, adalah penggunaan dana kesehatan yang di selewengkan oleh oknum rumah sakit demi mendapatkan gelontoran dana penanganan Covid-19 seperti APD dan perawatan pasien positif.

“Terdapat laporan data pasien fiktif Covid-19 bahkan sampai dicatat pasien meninggal karena Covid-19 dalam pembukuan fiktif. Hal ini juga banyak dikeluhkan masyarakat dan ini perlu menjadi perhatian KPK dalam menelusuri penyimpangan dana darurat kesehatan. Ini memang disinyalir setiap rumah sakit di kejar target dalam penyerapan anggaran yang selama ini di keluhkan masih rendah oleh presiden,” paparnya.

Rizqi pun menegaskan, ada causa sebab akibat yang bisa menjadi mens rea penyalahgunaan anggaran tersebut.

“Hal ini terkonfirmasi dalam kasus jerinx dan IDI yang harus didalami bukan di kriminalisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Rizqi menambahkan, harapan terbesar adalah ketua KPK harus benar-benar memberikan bukti nyata dalam sikap yang tercermin dalam hasil-hasil pencegahan dan penindakan.

“Angka 23 satgas tersebut harus terbukti di lapangan apalagi dana triliunan tersebut rentan diselewengkan menjelang pilkada serentak Desember nanti. Setiap calon kepala daerah akan berlomba-lomba memetik hasil turunnya dana ke daerah sampai ke tingkat RT/RW dan mencitrakan bantuan tersebut sebagai perjuangannya,” tutup Penulis Buku Pengantar Ilmu Hukum ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60