SEKJEN DPP LSM LIRA : ADVOKASI BAGI DJ RERE DI MALAYSIA SALAH SATU CONTOH KONKRIT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LBH LIRA

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto: Sekjen DPP LSM LIRA, Mustakim Ishak
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Sebagai bentuk implementasi Jasa Perlindungan Hukum bagi pekerja dan rakyat miskin dari LSM LIRA (LBH LSM LIRA), DPP LSM LIRA telah menandatangani MoU nota kesepahaman dengan DPD KSPSI Provinsi Banten untuk program perlindungan hukum bagi para pekerja anggota DPD KSPSI di Wilayah Banten.

“Pemberian Advokasi bagi DJ Rere salah satu contoh konkrit kerjasama antara LSM LIRA dengan DPD KSPSI Provinsi Banten, sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anggota KSPSI di Provinsi Banten,” ujar Sekjen DPP LSM LIRA, Mustakim Ishak dalam keterangannya, Minggu (4/8/2019).

Namun, lanjutnya, dalam pelaksanaan operasional program DPP LSM LIRA diantaranya memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat.

Dengan ditanda tanganinya kerjasama perlindungan hukum bagi tenaga kerja tersebut, maka pelaksanaannya akan diperluas lagi di seluruh wilayah bahkan terbuka kepada seluruh tenaga kerja baik di perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN/BUMD.

“Yang menghadapi permasalahan hukum baik yang terkait dengan hubungan kerja dengan pihak pemberi kerja maupun permasalahan hukum diluar hubungan kerja,” jelasnya.

Dia mengimbau, untuk seluruh tenaga kerja baik yang ada serikat pekerja maupun yang belum terbentuk serikat pekerja dapat mendaftarkan diri secara perorangan. Hal ini untuk memberikan ruang perlindungan hukum kepada para pekerja yang belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tempat kerjanya.

Bahkan perlindungan hukum melalui LSM-LIRA tidak hanya terkait dengan hubungan kerja semata melainkan permasalahan hukum lainnya termasuk bagian dari perlindungan hukum yang diberikan oleh LSM-LIRA.

Mustakim menegaskan, program perlindungan hukum kepada para pekerja oleh LSM-LIRA tidak akan terjadi tumpang tindih terhadap fungsi Serikat Pekerja.

“Karena Perlindungan hukum yamg diberikan oleh LSM LIRA tidak masuk kepada fungsi peningkatan kesejahteraan pekerja, perundingan kenaikan upah, perundingan kolektif proses pembuatan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama ) dan perundingan yang bersifat “Kepentingan” lainnya, yang merupakan fungsi yang melekat bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” pungkasnya. LN-RED

Sun Aug 4 , 2019
Bojonegoro, LiraNews – Menanggapi aduan masyarakat yang merasa resah dengan adanya aksi balap liar yang hampir dilakukan setiap malam Minggu oleh beberapa remaja, Polres Bojonegoro melaksanakan patroli skala besar dan membubarkan aksi balap liar yang meresahkan di Jalan Veteran Bojonegoro, Sabtu (03/08/2019) sekitar pukul 23.30 WIB. Kedatangan tim Patroli yang […]