Seri Buku: Sejarah Oligarki 9 Naga (Bagian 2, Pendahuluan)

Penulis Buku: Pandhita Mukti

PENDAHULUAN

Saat ini banyak sekali tindakan-tindakan para pemimpin negeri kita yang tidak rasional ketika akan berakhirnya kekuasaan Kabinet Indonesia Maju dibawah pimpinan Presiden Jokowidodo dan Wakil Presiden Prof. DR. KH Maruf Amin pada agenda Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Read More
banner 300250

Kondisi ini berbeda jauh ketika akan berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu 1 & 2 dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan bahkan ketika Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi dan Jusuf Kalla, proses pelaksanaan Pemilu di tahun 2019 itu pertarungan kubu Jokowi dengan Kubu Prabowo dan berakhir dengan kemenagan Jokowidodo & Jusuf Kalla (walaupun ada sengketa).

Namun mengapa pada masa berakhirnya periode kedua pemerintahan rezim Presiden Jokowi saat ini terjadi situasi berbeda jauh, sehingga bisa dapat merusak demokrasi yang telah dibangun dan berjalan dengan baik ini, dengan ikut campur pada proses pelaksanaan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu periode 2019 s/d 2024 . Sebenarnya ada rencana apa ini…?

Setelah kami mendapatkan data, informasi, berita, fakta, maupun pengalaman pribadi terungkaplah bahwa proses sejarah terpilihnya Jokowidodo, dimulai dari pemenangannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan berlanjut dengan pemenangan menjadi Presiden pada periode pertama tahun 2015 – 2019, dan menang lagi pada periode kedua yaitu pemilu 2019 – 2024, hal ini ternyata memang sudah disiapkan dan didanai lebih awal oleh para konglomerat Taipan berjumlah 9 (Sembilan) Konglomerat disebut 9 Naga yang telah bergabung menjadi sebuah Oligarki di Indonesia, dan mempunyai mereka berencana akan menguasai Indonesia dengan cara berkolaborasi dengan pemerintahan rezim Jokowi, dan dukungan dari pemimpin Partai Tiongkok.

Dengan berbagai upaya ingin berkuasa ingin kembali melakukan berbagai macam Trik (bahkan sebelumnya mendorong para anggota DPR dan ketua-ketua umum Partai menyetujui usulan agar bisa diberikan kekuasaan yang ketiga kalinya, tetapi usaha ini gagal), dan terakhir menjadikan putranya Gibran Rakabumi Raka (yang usianya belum memenuhi syarat yang ditentukan didalam undang-undang Pemilu tahun 2024, namun berkat Adik Ipar Joko Widodo selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan tersebut bisa dibatalkan, dan langsuung mendaftarkan secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan disyahkan oleh KPU menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo sebagai Calon Presiden periode 2024 – 2029.

Buku Sejarah Oligarki di Indonesia, Sembilan 9 Naga

Menurut analisa penulis upaya-upaya rezim Presiden Jokowi ini sepertinya ingin mengikuti system kekuasaan Partai Komunis Tiongkok dimana pemimpinnya bisa berkuasa seumur hidup, termasuk para menterinya, karena system komunis tidak mengenal adanya pemilihan presiden langsung dari rakyat, namun Presiden dipilih dari pimpin partai-partai Daerah (Pola Partai Komunis Tiongkok), dimana rakyat tidak memiliki kekuasaan sama sekali, baik dalam berpolitik, berkehidupan sosial dan lainnya (ini kekhawatiran penulis).

Berdasarkan inilah penulis ingin mengungkapkan: Sejarah lahirnya oligarki di Indonesia, yang telah membantu rezim pemerintahan Presiden Jokowidodo, berkuasa dan telah mampu menguasai Lembaga Negara baik Legislatif maupun Yudikatif, namun kekayaan mereka sebenarnya tidak didapatkan dengan cara yang benar dan negara bisa menarik kembali seluruh kekayaannnya.

Sebagai anak bangsa negeri ini penulis ingin membuka tabir tentang sejarah lahirnya para pengusaha Taipan yang telah besar menjadi konglomerat dan lalu bersatu membentuk Oligarki dengan mendukung calon Presiden yang dipilihnya untuk bisa menguasai seluruh kekayaan Negara ini dan berkuasa atas rakyatnya.

Selanjutnya penulis berharap penulisan ini bisa dijadikan alat memperjuangkan keadilan di negeri ini, terutama pada masalah perekonomian rakyat Indonesia yang kondisinya mayoritas miskin (lebih dari 90%), sementara kehidupan pejabat, para elit dan para Konglomerat telah memiliki kekayaan yang luar biasa (lebih dari 83% Kekayaan Negara dimiliki oleh 3% (tiga prosen) rakyat yang keluarganya dulu tidak ikut berjuang merebut Kemerdekaan Republik Indonesia. (banyak konglomerat yang dating setelah Kemerdekaan Indonesia terutama dimasa Rezim Soeharto.

Ketidakadilan dan tidak sejahteranya rakyat Indonesia hingga saat ini adalah akibat dari proses pembodohan dalam berbagai bentuk oleh para elit negeri ini yang berkuasa, korupsi, sengaja melakukan pembodohan dengan berbagai cara, agar bisa langgengnya kekuasaan para elit & pengusaha besar tersebut.

Hal lainnya penulis mencoba menjelaskan kepada generasi penerus yang tidak tahu bagaimana sejarah para pengusaha Taipan dan kroni penguasa, usahanya menjadi besar (konglomerat) serta keturunan kroninya tetap berkuasa sampai saat ini jalan menguasai roda pemerintahan, menguasai para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk ketua -ketua Partai-partai Penguasa), hingga Lembaga Yudikatif, karena mereka saat ini menjalankan roda pemerintahan juga bertindak sewenang-wenang, tidak adil, dan banyak keuangan negara dikorupsi baik dengan membuat proyek-proyek nasional (PSN=Proyek Strategi Nasional), yang akhirnya dananya dijadikan bahan bancakan. Termasuk investasi Asing (Khususnya dari negara Tiongkok), yang diperlakukan sangat istimewa, mereka diberikan fasilitas berinvestasi boleh langsung membangun industrinya sendiri dengan membawa tenaga kerja dari negaranya.

Bahkan ada Pembangunan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung yang dibangun oleh Investor Tiongkok bekerjasama dengan perusahaan swsta Indonesia (ini murni merupakan proyek swasta), namun setelah selesai pembangunannya oleh pemerintahan Jokowi biaya operasionalnya dibebankan ke Negara dengan mendapatkan subsidi APBN, dengan alasan proyek Kereta Api Cepat juga termasuk Proyek Strategi Nasional. Lalu ditambah lagi adanya beban Utang yang besar dan luar biasa dibebankan kepada negara, sementara hasilnya tidak untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Ingat …!!!, bahwa seluruh rakyat Indonesia yang akan menanggung beban utang tersebut, oleh karenanya sebagai warganegara yang mempunyai tanggung jawab dan tidak ingin mengorbankan nasib hidup generasi yang akan dating, maka kita harus mengawasi jalannya roda pemerintahan yang ada saat ini maupun yang akan datang oleh pemimpin negeri ini yang telah kita pilih dan dipercayakan untuk bisa bekerja mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan keadilan, UUD 1945 dan Pancasila didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika tidak kita awasi atas maka mereka bisa melakukan sewenang-wenang mengelola negara (khususnya keungan negara).

Selanjutnya kita rakyat Indonesia harus mampu mencegah kekuasaan yang otoriter, oleh sekelompok tertentu (Oligarki), dan rakyat harus mampu bisa menuntut pengembalian harta kekayaan negara yang telah dirampas, dirmpok dan dikuasai oleh para oligarki tersebut agar segera dikembalikan kepada negara dan akan digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penulis: Pandhita Mukti

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *