Setengah Juta Buruh Akan Turun Ke Jalan Peringati May Day

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com –  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memastikan hawa setengah juga buruh akan kembali turun ke jalan untuk memperingati MayDay atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang.

“Aksi ini tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa buruh dan masyarakat masih jauh dari sejahtera,” ujar Said Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/4/2017).

Aksi ini, menurutnya, sebagai cermin dari kepedulian dan keseriusan buruh Indonesia dalam memperjuangkan perubahan ke arah lebih baik.

Di Jakarta, katanya, aksi yang dilakukan bersama-sama antara KSPI dan KPBI ini akan diagakan pagelaran rakyat dan buruh. Seperti marching band, pembacaan puisi, teatrikal buruh, lagu lagu perjuangan, dsb.

Selain di Jakarta, aksi buruh serentak akan digelar di berbagai Provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan sebagainya.

“Dalam aksi MayDay tahun ini, tema besar yang akan diangkat KSPI dan buruh Indonesia adalah HOSJATUM. HOS singkatan dari Hapuskan Outsourcing dan pemagangan.,” katanya.

Menurut Said Iqbal sistem kerja outsourcing, apalagi sekarang ditambah dengan pemagangan, sejatinya adalah praktek perbudakan modern yang tidak memberikan kepastian kerja dan masa depan bagi kaum buruh. Oleh karena itu, sistem kerja eksploitatif seperti ini harus dihapuskan.

JA adalah Jaminan Sosial. Terkait jaminan sosial, KSPI dan buruh Indonesia menuntut Jaminan Kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Dengan kata lain, jaminan kesehatan dibiayai oleh negara melalui APBN.

“Perjuangan jaminan sosial ini merupakan dedikasi buruh untuk rakyat. Selain itu, buruh juga menuntut jaminan pensiun buruh dan PNS disamakan,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, manfaat pensiun yang didapat buruh sekurang kurangnya adalah 60 persen dari upah terakhir.

“Jangan diskriminatif terhadap buruh. Sama­sama jaminan pensiun, mengapa buruh dan PNS dibedakan? Toh keduanya sama sama warga negara Indonesia,” kata Said Iqbal.

Selain itu,  Said Iqbal juga menyampaikan. bahwa pemerintahan Jokowi yang katanya pro terhadap orang kecil, fakta nya kebijakan yang diambil tidak berpihak pada orang kecil termasuk buruh.

Ada tiga (3) kebijakan jokowi yang tidak pro terhadap buruh diantaranya : (1) menetapkan Peraturan Pemerintah No 78/ 2015 yang membatasi kenaikan upah, (2) mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan, dimana orang yang bekerja hanya dikasih uang saku, dan  (3) menetapkan PP no 45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil. LN-JMP

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Fri Apr 21 , 2017
LiraNews.Com