Setneg Mengkomersialkan Pesawat Kepresidenan??? Kpk Seharusnya Turun Tangan, Periksa!!

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Sepekan lalu sosial media dibuat hiruk pikuk dengan perjalanan dinas Presiden Jokowi yang membawa serta 3 anaknya, seorang menantu dan seorang cucu. Nettizen kemudian menyandingkan fakta ini dengan pernyataan KPK di waktu lalu ketika mengkritik kunjungan kerja DPR.

KPK tegas menyatakan bahwa kunjungan kerja tidak boleh membawa anggota keluarga.

Awalnya, pada hari keberangkatan Presiden dan keluarga, Mensekneg M. Pratikno sama sekali tak mau berkomentar terkait ikut sertanya anak, menantu dan cucu presiden. Diamnya Mensekneg membuka celah bagi para pemuja Jokowi untuk berkilah macam-macam. Yang pesawatnya beda lah, yang undang-undang membolehkan presiden bawa keluarga lah.

Mereka yang ngeles dengan argumen pesawat beda, karena tampilan tangga pesawat tidak sama antara tangga yang dinaiki Presiden dan Ibu Negara dengan tangga yang dinaiki anak cucunya. Katanya, Kaesang bersaudara naik pesawat komersil, Citilink. Saya tidak tahu (lebih tepatnya tidak yakin) maskapai Citilink punya rute penerbanganke Eropa, atau bahkan sekedar ijin untuk terbang di atas langit Eropa. Ah, sepertinya terlalu muluk kalau berharap kaum “kecebong” berpikir sampai sejauh ini.

Mereka yang ngeles dengan argumen dibolehkan undang-undang, lebih hebat lagi. Betapa beraninya memelintir undang-undang, yang pastinya sangat mudah di cek kebenarannya.
Ah sudahlah, toh KESALAHAN tidak akan berubah menjadi kebenaran meski dipromosikan oleh banyak orang, kata Mahatma Gandhi.

Belakangan, setelah sindiran dan kritikan makin ramai, mendadak ada pernyataan dari Setneg bahwa Presiden Jokowi MEMBIAYAI SENDIRI perjalanan anak, menantu dan cucunya. Katanya, sudah sejak awal Jokowi berpesan begitu. Nah, jika demikian, kenapa hal itu tidak sejak awal disampaikan oleh Setneg sebelum kritikan menjadi makin ramai? Kenapa menunggu sampai berhari-hari baru ada pernyataan soal “bayar sendiri”?!

*** *** ***

Oke, sekarang kita fokus pada pernyataan Setneg soal presiden membiayai sendiri. Bagaimana teknisnya? Berapa ongkos perjalanannya? Mengacu pada rate harga maskapai apa dan kelas apa (bisnis, ekonomi, atau VVIP)? Membayarnya bagaimana? Bayar dimuka atau bayar belakangan setelah perjalanan selesai (dimana-mana juga beli tiket perjalanan bayar dimuka)? Nah, kalau bayar dimuka, pasti sudah ada bukti pembayaran sejak sebelum berangkat dong! Seperti apa invoicenya? Kenapa tidak ditunjukkan oleh Setneg?! Bagaimana mekanisme pembayarannya : tunai, transfer ATM, bayar pakai kartu kredit atau potong gaji?!
Terakhir : bayarnya kepada siapa?! Setneg?!

ASSET NEGARA TIDAK BOLEH DISEWAKAN! Ini jelas ada aturannya. Kalau saja asset negara boleh dikomersiilkan, tentu sudah banyak instansi pemerintah yang menyewakan ruangan kantor atau gedung pemerintah, menyewakan kendaraan dinas, dll.

Pesawat kepresidenan adalah ASSET NEGARA, DIBELI DENGAN UANG RAKYAT.
Dulu, ketika pemerintah presiden SBY memutuskan untuk membeli pesawat kepresidenan, banyak yang kontra.
Jelang berakhir masa jabatan SBY, ketika Jokowi sudah dinyatakan menang Pilpres, anggota DPR dari PDIP bahkan meminta agar pesawat itu dijual saja. Lho, kok sekarang malah DISEWAKAN/ DIJUALBELIKAN seat-nya?!

Kalau benar Presiden membiayai sendiri perjalanan anak-anak, menantu dan cucunya, artinya Setneg punya hitungan komersiil untuk menetapkan harga tiket, komponen apa saja yang jadi dasar perhitungan. Ini harus DIAUDIT! Begitupun proses pembayarannya, harus jelas TRANSPARANSINYA, dibayarkan kepada siapa, masuk ke rekening mana dan dibukukan pada pos penerimaan apa?

Satu lagi : jika keluarga presiden BOLEH ikut dalam perjalanan dinas kenegaraan asalkan BAYAR SENDIRI, bagaimana jika nanti ada Menteri atau pejabat negara lainnya yang kebetulan ikut dalam delegasi kunjungan kerja kenegaraan, lalu bermaksud mengajak serta keluarganya? Tentu boleh juga dong, asal bayar sendiri. Bukankah hal ini sudah dicontohkan oleh Presiden. Nah, kalau begini, apa Setneg tidak merangkap sebagai BIRO JASA PERJALANAN?!

Kalau benar pesawat kepresidenan dikomersiilkan, jangan tanggung-tanggung! Sekalian saja buka kesempatan bagi rakyat untuk ikut serta, asal mampu bayar tiketnya. Baik penerbangan domestik maupun internasional, transparansikan saja harga tiketnya dan jenus layanan yang disediakan.
Bahkan, jika nanti jelang Pilpres 2019 Presiden Jokowi hendak pergi umroh, buka saja kesempatan kepada warga negara Indonesia yang mau ikut, asal bisa bayar. Lumayan kan, kapan lagi bisa umroh super singkat. Kalau ikut biro perjalanan umroh biasa, pasti jatuhnya paket, bisa 9-10 hari.
Kalau ikut umrohnya pak Jokowi kan bisa 2-3 hari saja sudah kembali ke tanah air. Tentu paket ini cocok bagi mereka yang sibuk. Soal harga tak jadi masalah! Toh servisnya VVIP dan keamanannya sangat terjamin.

*** *** ***

Kembali ke soal larangan menyewakan atau memperjualbelikan asset negara, ini tentu bertentangan dengan pernyataan Setneg yang mengatakan Presiden Jokowi membiayai sendiri perjalanan anak, menantu dan cucu engan pesawat kepresidenan.
Nah, disinilah perlunya BPK dan KPK turun tangan.

Setneg BUKAN lembaga yang profit oriented, BUKAN LEMBAGA BISNIS. Masuk kemana pendapatan dari hasil penjualan tiket pesawat kepresidenan?! Pendapatan diluar usaha?! Pendapatan lain-lain?! Ini tentu ANEH dan tidak wajar bagi Setneg yang memang tidak punya bidang usaha komersiil dan TIDAK PUNYA KEWAJIBAN MENCARI PENDAPATAN.
Instansi Pemerintah NIRLABA kok berjualan? Yang dijual asset negara pula!
Operasionalisasi Setneg dan seluruh asset yang menjadi tanggungjawabnya, sepenuhnya dibiayai oleh negara.
Jadi justru SALAH BESAR jika Setneg mengkomersiilkan asset negara.

Ayo, KPK berani tidak memeriksa Mensekneg atau siapapun yang mengkomersiilkan asset negara, karena ini pelanggaran serius.
Begitu pula sebaliknya, BERANIKAH Setneg melakukan TRANSPARANSI atas pembelian tiket dan pembayaran untuk perjalanan ke Turki dan Jerman bagi 5 anggota keluarga pak Jokowi?!

Nampaknya, keterangan Setneg soal “membiayai sendiri” akan segera jadi BUAH SIMALAKAMA. Buktinya, kritikan, sindiran bahkan bullying pasca keterangan Setneg bukannya mereda namum makin menjadi. Sebab alasan itu SULIT DITERIMA LOGIKA AKAL SEHAT.
TIDAK MUDAH MEMBOHONGI PUBLIK yang makin modern cara berpikirnya. Naik pesawat ke LN bukan hal aneh bagi banyak nettizen. Tentu mereka paham prosedurnya.

ALIH-ALIH MEREDAM KRITIKAN, PENJELASAN SETNEG JUSTRU MENIMBULKAN MASALAH BARU TERKAIT KOMERSIALISASI KURSI PESAWAT KEPRESIDENAN

Iramawati Oemar

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Sat Jul 15 , 2017
LiraNews.Com