Sofyan Djalil: Tahun Depan Semoga RUU Pertanahan Dapat Disahkan

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan, dirinya berharap RUU Pertanahan dapat disahkan oleh DPR RI tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Sofyan kepada para awak media di Kompleks Parlemen seusai dirinya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/11/2019).

“Tadi sudah disepakati kita akan bahas di tahun pertama masa sidang artinya tahun 2020,” katanya.

Sofyan mengaku DPR RI dan kementeriannya akan melakukan carry over terhadap RUU Pertanahan, artinya tidak dibahas dari nol lagi.

“Tapi saya tidak tahu karena sebagian besar anggota DPR RI yang baru kan masih baru. Nanti kita akan lihat dinamikanya. Tapi sebenarnya hal-hal substansi yang tidak kontroversial saya pikir tidak akan dibahas ulang,” ujarnya.

Sofyan mengaku, sebetulnya sudah tidak ada hal yang kontroversial terkait pembahasan dan pasal-pasal yang terkandung dalam RUU Pertanahan.

“Sebenarnya dari kita sudah tidak ada masalah. Yang masing kontroversial yang masih akan kita bicarakan. LSM masih ada yang keberatan, apa masalah mereka sehingga berkeberatan, nanti kita akan diskusikan,” ungkapnya.

Sofyan mengatakan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendatang semoga DPR RI dan Kementerian ATR/BPN segera menemui titik temu terkait pembahasan RUU Pertanahan.

“Akan ada dengar pendapat lagi. Mudah mudahan dalam 6 bulan pertama tahun 2020 sudah dapat dirampungkan dan disahkan,” harapnya.

Bank Tanah

Terkait bank tanah, mantan Menkominfo tersebut mengungkapkan, Bank tanah berfungsi supaya kita mendapatkan tanah untuk kepentingan reforma agraria, untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pemerintah dan investasi.

“Jadi bank tanah itu namanya saja bank tanah tapi fungsinya untuk mengorganisir supaya tanah yang dimiliki oleh negara bisa dikelola dan dialokasikan dengan baik,” jelasnya.

Sofyan menolak, kabar yang mengatakan terjadinya perubahan nama bank tanah.

“Sebetulnya kita tidak mengenal bank tanah dalam nama resminya. Di dalam UU namanya adalah Lembaga Pengelolaan Pertanahan,” ungkapnya

Sofyan memaparkan, apabila ada tanah terlantar dalam arti tanah yang tidak ada pemiliknya, bank tanah akan mengambilnya terlebih dahulu.

“Jadi misalnya ada tanah terlantar, diambil dulu oleh lembaga ini untuk digunakan sebagai reforma agraria untuk dibagi kepada rakyat, kemudian ada di situ misalnya kita mau buat lapangan sepakbola, ya kita buat lapangan sepakbola. Bangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di situ. Kemudian misalnya daerah itu akan dijadikan daerah industri,” terangnya.

Sofyan menyarankan, jangan sampai terjadi salah persepsi mengenai bank tanah.

“Namanya bank tanah, karena selama ini kan orang atau perusahaan yang punya tanah luas disebut punya bank tanah. Sekarang negara tidak punya itu,” paparnya.

Sofyan mengatakan, prioritas penggunaan bank tanah adalah untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dan reforma agraria.

“Prioritasnya untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan reforma agraria. Ini sangat tergantung kondisinya di mana,” ucapnya.

Namun, Sofyan menambahkan, tidak menutup kemungkinan bank tanah digunakan untuk kepentingan ekonomi.

“Bisa juga untuk kepentingan ekonomi dan untuk kepentingan pembangunan pada umumnya. Supaya misalnya orang mau melakukan investasi di pedesaan, barangkali untuk reforma agraria yang paling besar,” jelasnya.

Sofyan menyebut, pendanaan bank tanah pada tahap awal akan diperoleh dari negara.

“Tapi setelah itu dari pengelolaan tanah itu bisa mengembalikan. Karena bank tanah tidak untuk profit. Jadi non profit organization, itu adalah menjalankan fungsi negara dalam rangka untuk mencapai tujuan pemerataan ekonomi,” jelasnya.

Sofyan menambahkan, rakyat adalah pengguna utama dari tanah yang dikelola oleh bank tanah.

“Kalau berdasarkan reforma agraria ya rakyat yang berhak menggunakannya,” sambungnya.

Ibukota Baru

Mengenai ibukota baru negara di Kalimantan Timur, Sofyan mengaku, sejauh ini persiapan pembangunan sudah sangat baik.

“Sudah ok sejauh ini. Sudah siap untuk dibangun. Intinya tanah yang didedicated untuk tanah ibukota saya kira 180 ribu Ha itu untuk seluruh kawasan, tapi yang akan diperlukan tahap awal itu cuma sekitar 6 ribu Ha,” jelasnya.

Sofyan mengatakan, sampai saat ini dirinya belum bisa memastikan di mana titik pancang pembagunan ibukota baru.

“Nah itu yang harus dibicarakan juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” tambahnya.

Lebih lanjut Sofyan menandaskan, dirinya juga belum mengetahui kapan ground breaking akan dilaksanakan.

“Belum tahu. Tanya sama Kemen-PU dan Bappenas. Tugas kita hanya menyiapkan tata ruang,” pungkasnya. LN-RON

Tue Nov 19 , 2019
Jakarta, LiraNews – Sobat hijau, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan KLHK mengadakan Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti (PERTIKAWAN) Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 18-25 November 2019. Kegiatan ini diikuti 3000 pramuka penegak dan pandega utusan kwartir daerah di Indonesia. Tujuan PERTIKAWAN. ini sebagai wahana […]