Sufmi Dasco Minta Aparat Buktikan Tujuan Aliran Dana Korupsi CPO

Jakarta, LiraNews – Dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) yang menyeret Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana kini memasuki babak baru.

Beberapa pihak menyebut dana korupsi ekspor CPO tersebut mengalir untuk mendanai penundaan pemilu dan juga untuk pencapresan.

Read More
banner 300250

Menanggapi dugaan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, masalah penundaan pemilu maupun penambahan jabatan presiden baru selama ini baru bergulir di media saja.

“Ya saya pikir hal itu merupakan dinamika di media. Saya sudah berulang kali sampaikan penundaan pemilu atau penambahan jabatan presiden itu kan baru bergulir di media saja,” kata Dasco kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (28/4/2022).

Dasco menyatakan, sampai saat ini di DPR RI belum ada langkah politik yang diambil terkait wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.

Akan tetapi, Dasco menuturkan, kebenaran isu tersebut bisa saja terjadi selama aparat penegak hukum mampu membuktikan kebenaran dari isu tersebut.

“Langkah-langkah politik pun belum ada yang diambil di DPR, sehingga kalau ada dinamika yang mengatakan dananya disebut untuk penundaan pemilu ya silakan saja aparat penegak hukum dapat membuktikannya dapat diambil langkah khusus,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Tapi yang pasti, tambah legislator asal Dapil Banten 3 ini, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu hanya di media saja dan baru berupa usulan, sementara proses politik di MPR maupun DPR masih belum pernah terjadi.

“Saran saya aparat penegak hukum fokus saja di kasus korupsinya, dan kalau kemudian ada hal seperti itu akan keluar sendiri pada saat pembuktian,” pungkas Sufmi Dasco Ahmad. LN-RON

Related posts