Sufmi Dasco: Perlu Solusi Jangka Panjang Atasi Masalah Perbatasan RI

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, perlu solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah perbatasan RI dengan negara lain khususnya di wilayah laut.

Hal tersebut disampaikan Sufmi kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/1/2020) menanggapi kembali masuknya kapal-kapal nelayan Tiongkok dengan dikawal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok ke dalam wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

“Saya pikir perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang walaupun itu tidak masuk ke perairan Indonesia tetapi masuk di Zona Ekonomi Eksklusif,” katanya.

Sufmi menegaskan, Pemerintah RI perlu lebih tegas baik dalam berdiplomasi maupun dalam strategi khusus dalam menghadapi masalah ini.

“Saya pikir pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mengatasi masalah itu,” sarannya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku, dirinya tidak melihat Pemerintah RI lembek terhadap Tiongkok lantaran nilai investasi yang besar negeri tirai bambu tersebut di tanah air.

“Saya pikir tidak demikian. Tentang berhutang ada bunga-bunganya artinya pemberi hutang ada keuntungannya. Saya pikir bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena hutang, kalau perlu kita tidak usah hutang kepada Tiongkok,” terangnya.

Dasco menilai, langkah untuk memanggil Duta Besar (Dubes) RI di Beijing perlu untuk dipertimbangkan.

“Saya pikir itu kita akan sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara DPR dan pemerintah,” tambahnya.

Kapal Penjaga Pantai Tiongkok

Besarnya ukuran Kapal-Kapal Penjaga Pantai Tiongkok (seukuran KRI Indonesia -red) menimbulkan wacana dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menambah anggaran guna membeli kapal-kapal penjaga pantai yang ukurannya lebih besar dari yang ada saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Sufmi mengungkapkan, keterbatasan jumlah Kapal Penjaga Pantai RI tidak akan membuat semangat juang TNI AL surut.

“Kalau menurut informasi yang kami dapat memang persoalan pertahanan laut kita itu memang kapal-kapal yang sangat terbatas walaupun dengan kapal terbatas semangat juang TNI AL tetap tidak akan surut. Tetapi kita akan dorong Kemenhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas saya pikir perlu penambahan kapal laut,” jelasnya.

Terkait masalah penambahan anggaran, Sufmi berjanji, akan membicarakannya dengan para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Kalau soal penambahan anggaran nanti harus dibicarakan dengan teman-teman di Banggar. Kalau saya pribadi pada prinsipnya, saya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita,” tegasnya.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Banten 3 tersebut, penambahan jumlah Kapal Penjaga Pantai RI akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bakamla dan KKP.

“Ya itu tergantung nanti usulan dari kementerian masing-masing, dan saya pikir mereka pasti tidak diam dan bekerja untuk menyusun suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang utk solusi masalah di perairan ZEE kita,” tukasnya.

Dalam perairan ZEE Indonesia sendiri seharusnya kapal-kapal yang mengawal wilayah perairan tersebut adalah kapal-kapal penjaga pantai yang selama ini dimiliki oleh Bakamla dan KKP, dan bukan kapal perang TNI AL.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi III DPR RI tersebut menuturkan, dirinya akan menanyakan kepada KKP apakah selama ini pihaknya terkendala jumlah kapal yang selama ini berpatroli di wilayah tersebut.

“Ya saya juga pertanyakan nanti kepada menteri KKP yang baru kok bisa begitu. Kita akan lihat, ya kenapa di KKP selama ini kurang kapal-kapalnya. Saya akan pertanyakan itu nanti,” janjinya.LN-RON

Tue Jan 14 , 2020
Jakarta, LiraNews – Tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam OTT KPK pekan lalu, tidak membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa puas. Menurut Desmond, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak diperlukan, lantaran Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang keberadaan Dewas KPK belum ada. […]