Suhirmanto: Putusan Arbitrase bersifat Final dan Mengikat

Gravatar Image
  • Whatsapp

Bontang, LiraNews – Kepala Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Suhirmanto, SH.MH. Melalui sambungan telepon pada (20/01/2022) menjelaskan kepada LiraNews.com, bahwa terkait dengan perkara gugatan wanprestasi antara PT. Glora Kaltim melawan PT. Bontang Transport telah diputus oleh majelis arbitrase dengan Putusan No. 26/ARB/BANI-SBY/VIII/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan No. 28/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 10 Agustus 2011.

“Lembar asli atau salinan otentik kedua putusan arbitrase tersebut telah diserahkan dan didaftarkan olehnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang yaitu tempat dimana domisili hukum termohon berada,” ujarnya.

Namun demikian ketika dikonfirmasi lebih jauh soal isi dari amar kedua putusan itu ia mengelak dengan menyebutkan bahwa ada sifat kerahasiaan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak atas putusan arbitrase tersebut, terlebih pihaknya telah menyampaikan putusan itu kepada para pihak yang bersengketa, maka ketika ada pihak lain yang menghendaki salinan putusan itu dipersilahkan untuk menghubungi mereka. Begitupun ketika ditanyakan identitas nama-nama majelis arbitrase yang menyidangkan perkara tersebut, ia juga tidak berkenan untuk membeberkannya.

Namun pihaknya memastikan bahwa proses persidangan yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Para pihak yang bersengketa juga telah di panggil secara patut dan sah sesuai dengan hukum acara, sehingga putusan arbitrase yang telah dikeluarkan itu bersifat final dan mengikat,” katanya.

Selanjutnya pihak termohon juga telah diberi waktu yang cukup untuk memberikan sanggahan, namun sayang PT. Bontang Transport dan/atau kuasanya tidak mempergunakannya, waktu sanggah tersebut sesuai dengan rumusan pasal 58 UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi “Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan”.

Dari laman resmi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) https://baniarbitration.org/ dapat kita ketahui Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak dan Jambi.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.

Dengan status sebagai organisasi arbitrase Indonesia pertama dan terkemuka di kancah Internasional, dengan pengalaman lebih dari 4 dekade kini BANI telah memiliki lebih dari 100 arbiter yang berlatarbelakang dari berbagai profesi baik berkebangsaan Indonesia maupun asing.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat.

Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta-merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential), di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

BANI didirikan untuk tujuan:

1. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/Maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

2. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negiosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

3. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

BANI adalah salah satu pendiri dan anggota dari Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG). BANI juga merupakan salah satu pendiri dari Regional Arbitrators Institutes Forum (RAIF). Selain itu, BANI merupakan anggota International Council for Commercial Arbitration (ICCA).

Dalam rangka mengembangkan Arbitrase Internasional dan berbagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di bidang komersial antara para pengusaha di negara-negara yang bersangkutan, BANI telah mengadakan kesepakatan kerjasama dengan berbagai lembaga di beberapa negara. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:
• The Japan Commercial Arbitration Association (JCAA);
• The Netherlands Arbitration Institute (NAI);
• The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB);
• Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA);
• The Philippines Dispute Resolution Centre(PDRCI);
• Hong Kong International Arbitration Centre(HKIAC);
• The Foundation for International Commercial Arbitration dan Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA);
• The Singapore Institute of Arbitrators (SIArb);
• Arbitration of Association of Brunei Darussalam (AABD);
• Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA);
• The Belgian Centre for Arbitration and Mediation (CEPANI).#

Terpisah Kuasa Hukum PT. Glora Kaltim, Raidon Hutahaean, SH.MH. mengatakan “Perkara antara kliennya dengan PT. Bontang Transport adalah wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum, dan kami telah mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bontang, tapi karena ada perjanjian damai antara kliennya dengan PT. Bontang Transport yang di ketahui oleh Kabag Hukum Pemerintah Kota Bontang, maka kami akan mematuhi perjanjian tersebut” demikian ia menjelaskan, namun ketika di konfirmasi lebih jauh tentang isi dari perjanjian damai tersebut ia enggan untuk menjelaskannya.

Ketika LiraNews.com berusaha menghubungi mantan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bontang Hariadi, SH tidak bersedia mengangkat sambungan telepon walaupun sudah di coba berkali-kali, sementara mantan Direktur Perusda AUJ, Zuchli Imran Putra, SH.MH juga tidak bersedia menerima permintaan wawancara dari LiraNews.com, seorang wanita diujung telpon menjawab akan menyampaikan pesan dan berjanji akan menghubungi kembali, namun sampai berita ini diturunkan mantan direktur Perusda AUJ yang merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur PT. Bontang Transport tersebut juga enggan untuk memberikan keterangan.

Namun demikian dari sumber yang terpercaya LiraNews.com berhasil mengkonfirmasi tentang isi Akta Perjanjian Damai tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PT Glora Kaltim, Direktur Perusda AUJ, dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bontang, yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pihak memutuskan untuk menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 2/Pdt.Eks/2020/PN Bon tersebut dengan jalan damai. PT Bontang Transport bersedia untuk melaksanakan Putusan BANI Nomor: 26/ARB/BANI-SBY/VIII/2010 dan Nomor: 28/ARB/BANI-SBY/V/2011 apabila sudah ada putusan PN Surabaya atas kasus Nomor 183/Pdt.G/2020PN.Sby yang bersifat inkracht.

Dengan demikian maka para pihak yang terdiri atas Pemerintah Kota Bontang, PT. Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ), dan PT. Bontang Transport secara sukarela sepakat untuk menjalankan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor: 26/ARB/BANI-SBY/VIII/2010 tanggal 16 Desember 2010, dan Nomor 28/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang pada pokoknya berisi mengabulkan permohonan PT.Glora Kaltim untuk dapat melakukan sita jaminan terhadap Kapal Motor Penumpang (KMP) Bontang Express II milik PT. Bontang Transport. Selain itu PT. Bontang Transport juga diwajibkan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp32.279.616.367,00 kepada PT.Glora Kaltim dengan rincian:

a. Sebesar Rp206.800.117,00 (Rp184.200.117,00 + Rp22.600.000,00) sesuai dengan putusan BANI Nomor: 26/ARB/BANI-SBY/VIII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
b. Sebesar Rp1.012.816.250,00 sesuai dengan putusan BANI Nomor: 28/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 10 Agustus 2011; dan
c. Denda sebesar Rp10.000.000,00 per hari yang terhitung hingga tanggal 25 Februari 2020 telah mencapai nilai Rp31.060.000.000,00 (3.106 x Rp10.000.000,00).

Dari Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, LiraNews.com melaporkan. LN-Eko/Kaltim

Related posts