Tapera jadi Polemik, Ketua MPR Minta Pemerintah Tunda Pelaksanaannya

Jakarta, LiraNews – Pemerintah menggulirkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi para pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun.

Tak ayal program pemerintah ini pun menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, lantaran gaji para pekerja akan langsung dipotong sebesar 2,5 persen setiap bulannya untuk mencicil rumah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta agar program Tapera dikaji ulang oleh pemerintah.

“Menurut saya PP nomor 21/2024 sebagai perubahan PP sebelumnya sebaiknya dikaji kembali karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan riilnya. Jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan hidupnya sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Bamsoet mengingatkan agar pemerintah melakukan sosialisasi dan menghitung tingkat daya beli masyarakat terlebih dahulu sebelum menggulirkan program Tapera.

“Jadi sekali lagi pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham yang dipotong itu untuk dia karena dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan papannya. Yang kedua, perlu dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun, jadi sebaiknya dikaji kembali,” ujar Waketum Partai Golkar ini.

Meski pada awalnya Tapera ini diharapkan seperti BPJS Kesehatan di mana pada awalnya mendapat penolakan dari masyarakat, namun kini masyarakat mendapatkan manfaat dari program itu, Bamsoet tetap meminta melakukan sosialisasi guna menghindari pro kontra yang makin tajam di kalangan masyarakat.

“Tapera ini memang diharapkan seperti BPJS Kesehatan, tetapi justru harus pemerintah mensosialisasikan program ini supaya masyarakat paham karena jadi pro kontra, nah saran saya supaya hal ini tidak jadi pro kontra di-hold dulu sambil menyiapkan sosialisasi kemudian dijalankan kembali,” imbau Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini pun menyarankan kepada pemerintah sebaiknya menunda dulu pelaksanaan program Tapera ini agar masyarakat dapat memahami manfaat dan faedahnya.

Legislator asal Dapil Jateng 7 ini juga menyadari potongan 2,5 persen dari gaji amat membebani daya beli sebagian besar masyarakat.

“Justru itu. Kan ada yang bilang ini kecil tetapi ada juga yang mengatakan angka segitu sangat berasa untuk saya beli mereka. Makanya semua perlu penjelasan dan sosialisasi yang masif agar masyarakat dapat memahami manfaatnya dalam jangka panjang,” pungkas Bamsoet.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *