Tegas! Mendagri Larang Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada

  • Whatsapp
Mendagri Tito Karnavian dalam Rakorsus bidang Polhukam
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, jangan ada lagi pengumpulan massa di tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Potensi pengumpulan massa memang rawan karena sebentar lagi akan masuk tahapan penetapan pasangan calon yang disusul dengan tahapan kampanye.

Read More

banner 300250

“Harus dipastikan, tak ada lagi pengumpulan massa, seperti yang terjadi saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kemarin,” kata Tito, Junat (18/9/2020).

Mendagri menegaskan itu dalam Rakorsus Tingkat Menteri membahas penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam masa pandemi Covid-19 yang digelar di Kemenko Polhukam di Jakarta. Rapat itu dipimpin langsung oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.

Menurut Mendagri Rakorsus ini menjadi sangat penting karena sebentar lagi, ada beberapa tahapan kritis dalam tahapan Pilkada yang rawan terjadinya kerumunan massa sehingga dapat mengakibatkan penularan Covid-19.

Mendagri Tito Karnavian dalam Rakorsus bidang Polhukam

Selain itu, berpotensi memicu aksi kekerasan atau anarkis. Karena itu harus dipastikan tak ada lagi pengumpulan massa, seperti yang terjadi saat pendaftaran bakal pasangan calon.

” Kita melihat dari jadwal tahapan ini tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan, karena adanya deklarasi dan lain-lain, di kantor KPUD- nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain,” papar Tito.

Tito Karnavian yang Mantan Kapolri menyebut pengumpulan massa terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan Covid-19.

Selain itu, koordinasi antara stakeholder terkait lainnya juga masih lemah. Karena memang pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh Penyelenggara Pemilu sendiri. Harus didukung oleh semua pihak.

Tito menyebut ada tiga poin catatan yang mesti diperhatikan:

Pertama, sosialisasikan tahapan Pilkada, tidak semua mungkin paham tentang tahapan Pilkada dan kerawanan-kerawanannya.

Kedua, sosialisasi aturan-aturan termasuk PKPU, bagaimana pelaksanaan tiap-tiap tahapan.

Ketiga, adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol kesehatan Covid-19.

Mendagri menambahkan semua pasti paham apa itu protokol kesehatan di masa pandemi.

Prinsipnya ada empat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak.

Empat protokol kesehatan itu, tegas Tito, harus dipastikan benar-benar ditaati, mengingatkan sebentar lagi akan masuk dalam tahapan penting Pilkada, salah satunya tahapan penetapan pasangan calon.

Terkait tahapan-tahapan pilkada, Tito membeberkan tahapan penting yang segera datang. Yakni pada 23 September 2020, hari Rabu nanti itu adalah tahapan yang sangat penting, yaitu penetapan pasangan calon oleh KPUD masing-masing daerah.

“23 September 2020 ini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan Paslon mana yang lolos pasangan calon mana yang tidak lolos dalam penelaahan pengkajian oleh KPU setelah mereka mendaftar kemarin,” kata Tito.

Pasangan calon yang lolos, lanjut Mendagri mungkin saja meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi-deklarasi. Atau dengan arak-arakan lagi dan konvoi. Dan yang dinyatakan tidak lolos bisa saja nanti pendukungnya melakukan aksi anarkis, mulai dari pengumpulan yang soft, emosional, bahkan sampai ke aksi menyerang anggota KPUD.

” Setelah itu mereka akan ke Bawaslu dan lain-lain ini yang perlu dijaga kantor-kantor tersebut. Kemudian tanggal 24 September 2020 itu akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Nah, ini juga sama ini bisa saja nanti terjadi di kantor KPU, waktu pengundian jumlahnya sedikit di luarnya ramai seperti waktu pendaftaran,” jelasnya.

Pada 23 dan 24 September 2020 atau hari Rabu dan Kamis itu, harus dipastikan tidak boleh lagi terjadi pengumpulan massa dalam bentuk apapun.

Bahkan ia meminta agar dipakai instrumen hukum apapun untuk mencegah kerumunan massa, bisa dengan dasar Perda atau Pergub atau peraturan daerah lainnya. Termasuk undang-undang kesehatan, undang-undang karantina kesehatan, atau undang-undang lalu lintas dan lain-lain.

“Intinya mohon kepada para stakeholder di daerah dalam Rakor menyampaikan para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa, Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi, itu intinya pada tanggal 23 dan 24 September 2020 nanti,” kata Mendagri, Tito Karnavian. Mantan Kapolri.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60