Temuan LSM LIRA Dugaan Korupsi Kantor BPD Jatim di Jakarta Diduga Libatkan Mantan Pejabat Teras Pemprov Jatim

Jakarta (LiraNews) — Biro Intelijen dan Investigasi Lira (BIIL) LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menemukan dugaan kebocoran dana milyaran rupiah dana operasional Kantor Badan Penghubung Daerah (BPD) Propinsi Jawa Timur di Jakarta ada yang mengalir untuk kegiatan Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo, mantan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, mantan Sekda Sukardi serta Pimpinan DPRD Jatim.

Sedikitnya ada senilai Rp. 2 milyar diduga untuk pembelian kebutuhan Rumah Soekarwo di Ausrtralia hingga kebutuhan DPRD Jawa Timur. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dikatakan, maka dilakukan proyek fiktif maupun mark up (penggelembungan) anggaran. “Sejauh mana kebenarannya nanti biar penegak hukum yang melakukan penyelidikan”, tegas Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta.

Dalam data yang dimiliki Lsm LIRA, diketahui bahwa sejak tahun 2013 Kantor BPD Propinsi Jatim di Jakarta memperoleh kucuran dana puluhan milyar, namun pengelolaannya tidak transparan. Tahun 2013 mengelola dana Rp.30 M, Tahun 2014-2016 memperoleh kucuran dana naik Rp. 36 Milyar. Pada Tahun 2017 menjadi Rp.43 M dan Tahun 2018 melonjak menjadi Rp.53 M.

Dana untuk kantor BPD Propinsi Jatim di Jakarta diduga menjadi “lorong tikus” penggunaan dana secara tidak benar untuk kebutuhan Petinggi Propinsi Jatim, mulai dari Gubernur, Wakil Gibernur, Sekda, maupun pimpinan DPRD Jatim lainnya. Cara yang dilakukan tidak hanya fiktif dan mark up, tetapi juga memotong anggaran hingga “50%” hingga memanipulasi sistim keuangan.

“Untuk itu jika dilakukan audit investigasi terhadap setiap pengeluaran akan terlihat jelas sektor-sektor mana kebocoran dana tersebut. Konon ada beberapa oknum yang menjadi otak pelaku. Datanya sudah LSM LIRA Kantongi. Bahkan aset dan kekayaannya diluar kewajaran juga kami peroleh,” imbuh pria Ketua Relawan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin The President Center.

Dalam waktu dekat diagendakan DPP LSM LIRA akan melimpahkan temuan tersebut untuk ditindaklanjuti DPW LSM LIRA JATIM. Setelah cukup legal standing oleh LBH LSM LIRA baru akan dilaporkan kepenegak hukum. Bisa jadi setelah pergantian Komisioner KPK, karena diduga sudah ada lobby-lobby oknum tertentu ke KPK agar kasus ini tidak ditindaklanjuti. (bbg)