Temukan Pendistorsian Pengelolaan Keuangan Daerah, LSM LIRA Minta Pembahasan P-APBD Jatim Dievaluasi

Gravatar Image
  • Whatsapp

Surabaya, LiraNews – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna laporan komisi-komisi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Jatim Tahun 2021, Selasa (28/9/2021) malam. Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama Gedung DPRD Jatim ini berlangsung alot diwarnai interupsi Ketua Komisi C Abdul Halim.

Saat sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, Komisi C interupsi menolak untuk menyampaikan laporan komisi-komisi dalam rapat paripurna tersebut. Alasannya, karena tambahan waktu yang mereka ajukan untuk melakukan kajian atau fatwa hukum mengenai Raperda P-APBD tersebut tidak disetujui.

Gubernur LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Jawa Timur, Bambang Assraf HS, menyatakan kesepakatannya dengan komisi-C DPRD Jatim yang menolak untuk menyampaikan hasil laporan komisi-komisi pada rapat paripurna tersebut.

“Pasalnya, pembahasan P-APBD itu sangat krusial karena menyangkut hajat hidup rakyat jawa timur. Jadi sudah sewajarnya sebelum di ketok palu, maka harus clear and clean dari potensi pelanggaran hokum. Jangan lagi ada pendistorsian terhadap regulasi,” katanya kepada media rabu/29/9/2021 di kantornya JL.Mastrip 191 gunungsari Surabaya.

Assraf menjelaskan, bahwa menurut “pasal 64” PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menetapkan P-APBD. “Jadi, biarkan komisi-C yang membidangi keuangan melakukan kajian secara komprehensif terkait usulan RAPERDA yang telah diusulkan oleh PEMPROV Jawa timur,” paparnya.

Sebagai NGO yang bermitra dengan pemerintah, LSM LIRA akan ikut mengawal dan mengkritisi proses pembahasan raperda yang saat ini sedang berlangsung. “Sekaligus, akan kita amati apakah terdapat potensi penyalahgunaan P-APBD tahun 2021,” pungkas Assraf.

Sebelumnya, ketua komisi-C DPRD jawa timur Abdul Halim menyampaikan interupsi untuk menolak menyampaiakan laporan komisi-komisi pada rapat paripurna pembahasan P-APBD jawa timur tahun 2021.

“Saya atas nama Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, pada forum rapat paripurna yang terhormat ini tidak menyampaikan laporan komisi. Karena kami ingin meminta tambahan waktu supaya kita selamat bersama,” ujarnya.

Ada beberapa alasan yang membuat Komisi C DPRD Jatim meminta tambahan waktu untuk melakukan kajian atau fatwa lebih dalam dengan ahli hukum mengenai Raperda P-APBD Jatim 2021 tersebut. pertama adalah surat yang disampaikan ke pimpinan DPRD Jatim oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) pada 15 Februari 2021 tentang perubahan anggaran dinilai tidak lengkap.

“Apalagi, Komisi C menilai ada pendistorsian pada Pasal 164 Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Secara substansi bahwa pendistorsian surat mengandung konsekuensi (hukum) yang luar biasa. Konsekuensi yang kemudian akan kita tanggung,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Terlebih lagi, lanjut dia, mengingat bahwa perubahan APBD Jatim Tahun 2021 kalau kemudian disetujui tanpa mendapatkan sebuah rasionalisasi hukum terkait dengan pendistorsian Pasal 164 PP No 12 Tahun 2019 pada ayat B ini, maka akan berimplikasi pada hukum. “Ini yang kemudian jadi sandaran dari pemerintah atau eksekutif dalam rangka pergeseran anggaran, maka akan berimplikasi hukum tentunya kepada kita,” sebutnya.

Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan, bahwa sudah keenam kalinya Pemprov Jatim mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Yang diawali pada tanggal 15 Februari 2021 dan berlanjut sampai enam kali. “Nah, hal-hal inilah yang kemudian kita jadikan dasar Komisi C sebagai komisi yang membahas atau membidangi keuangan, melihat ini sebagai potensi hukum,” tegasnya.

Sehingga wajar, apabila kemudian Komisi C meminta tambahan waktu untuk menelusuri kebenaran tersebut. Tentunya dalam proses analisa atau kajian terhadap Raperda itu, pihaknya bakal melibatkan ahli-ahli hukum. “Kami ingin meminta tambahan waktu dalam rangka untuk menelusuri kebenaran ini. Meminta analisa hukum, kajian hukum fatwa hukum dari ahli-ahli hukum tentunya,” papar dia.

Oleh karenanya, dia menegaskan, bahwa atas kesepakatan dan hasil rapat internal, Komisi C DPRD Jatim tetap meminta tambahan waktu. Sebab, pihaknya menilai masih cukup waktu untuk melakukan kajian mendalam mengenai Raperda tersebut sebelum batas waktu pengesahan P-APBD Jatim Tahun 2021.

“Jika melihat jadwal Badan Musyawarah (Banmus), atau dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa 3 bulan sebelum akhir tahun, P-APBD Jatim 2021 harus disahkan. Artinya, masih ada waktu untuk kemudian kami menyampaikan laporan dalam rapat paripurna yang terhormat ini,” pungkas Abdul Halim. LN-CAA

Related posts