Terkait Kasus Setda Buru, Diduga Ada Oknum BPK Terima Dana Rp.200 Juta

  • Whatsapp
banner 468x60

Buru, LiraNews – Pemkab Buru saat ini memang sedang dilanda krisis kepercayaan yang luar biasa. Sistim tata kelola pemerintahan khususnya keuangan yang amburadul, mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.

Ketika mantan Sekda, Drs. A. Assagaf & bendaharawan pengeluaran La Joni Ali, SH duduk di kursi pesakitan pada PN Ambon, publik mulai berspekulasi bahwa ada masalah yang sangat serius sedang melanda Kabupaten ini.

Read More

banner 300250

PN Ambon sudah beberapa kali menyidangkan perkara kedua tersangka. Kedua tersangka ini diduga telah melakukan sebuah perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Ada kegiatan yang tersedia untuk belanja perawatan kendaraan bermotor, sewa sarana mobilitas, & sewa perlengkapan peralatan kantor. Namun ketiga kegiatan ini tidak dilaksanakan, bahkan tidak bisa dipertanggung jawabkan, & ini merupakan kegiatan yang diduga fiktif.

Nilai untuk ketiga kegiatan fiktif ini sangat fantastis. Besaran nominalnya adalah Rp. 11,1 Millair. Dari dana fiktif sebesar inilah mulai mengalir ke segala segmen lapisan.
“Seperti yang pernah kami sampaikan ibarat aliran air, dana ini mengalir dari hulu ke hilir sampai jauh.

Data yang ada pada LSM LIRA Maluku, diduga selain mengalir ke Bupati Buru, & 19 oknum lintas profesi yang sudah menerima. Ada juga oknum pada Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) yang turut mengecap manisnya dana ini.

Pemberian dana Rp. 200 juta kepada oknum BPK ini, tidak terlepas dari usaha Pemkab Buru untuk menaikan citra/ gengsi, supaya dalam audit pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

Dan upaya itu berhasil, dengan diganjarnya opini WTP oleh BPK kepada Pemkab Buru. Bukan hanya 1 tahun, tapi selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, Pemkab mendapat opini WTP, hal yang luar biasa.

Penyerahan dana Rp. 200 juta untuk sebuah opini WTP, diduga diterima oleh oknum BPK, sdr. Lukman Tobing, salah satu tim opini BPK, bertempat di Manise Hotel. Penyerahan dilakukan oleh sdr. Syahril Kalang S. Com, staf keuangan pada Setda Buru kepada Assagaf.

Kemudian bersama Kepala Inspektorat Buru, Sugeng Widodo yang hadir saat itu, ketiganya menyerahkan langsung dana Rp. 200 juta tunai kepada Lukman Tobing.

“Kasus Setda Buru ini harus dibuka secara transparan, seluas luasnya, bahkan selebar-lebarnya, sehingga masyarakat diberi tau bahwa ada permainan kotor yang telah dilakukan oleh pejabat2 teras pada Pemkab,” kata Gubernur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating, Minggu (18/10/2020).

Seyogianya, kata Sariwating, jangan hanya Assagaf & La Joni saja yang diperlakukan tidak adil. Mereka itu cuma tumbal & korban karena perintah atasan. Sebab itu hakim pada PN Ambon diminta punya hati nurani & berlaku adil dalam mengusut kasus ini.

“Karena banyaknya pejabat-pejabat teras di Pemkab Buru yang diduga terlibat dalam kasus ini, tidak pas kalau ditangani hanya oleh PN Ambon. Harus ada institusi yang punya power lebih & kuat dalam mengusut kasus ini. Dan itu ada pada Komisi Pem berantasan Korupsi ( KPK ),” ujarnya.

“Kami akan melihat perkembangan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Kalau dalam persidangan ada hal-hal yang dirasa tidak berpihak kepada rasa keadilan, maka kami akan meminta supaya KPK segera mengambil alih kasus ini,” teganya. LN-ASS

banner 300x250

Related posts

banner 468x60