Terkait Konflik Natuna, Ketua DPR RI: Pemerintah RI Harus Bertindak Tegas

Jakarta, LiraNews – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak, Pemerintah RI untuk bertindak tegas terkait klaim sepihak perairan Natuna oleh Tiongkok.

Hal tersebut disampaikan Puan kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/1/2020).

Puan menyatakan, Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal kapal Republik Rakyat Tiongkok segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai.

“Wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah RI yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982). Karena itu tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain,” tegas mantan Menko PMK tersebut.

Menurut Puan, Pemerintah Tiongkok harus menghormati hukum internasional.

“Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 dimana Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu anggotanya,” imbuhnya.

Puan mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Seluruh kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung sikap tegas Kemenlu mengutamakan upaya diplomasi dengan Republik Rakyat Tiongkok dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sarannya.

Puan juga menghimbau, agar TNI AL, TNI AU, dan Polair secara intensif melakukan patroli bersama untuk mencegah masukknya kapal-kapal penjaga pantai dan kapal-kapal nelayan Tiongkok menerobos masuk wilayah perairan Natuna.

“Untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa izin, TNI AL, TNI AU, dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard (penjaga pantai),” terang putri Megawati Soekarnoputri ini.

Puan juga menyarankan, Pemerintah RI menambah armada kapal di kawasan ZEE Indonesia.

“Pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna,” pintanya.

Pencurian Ikan

Terkait praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, Puan menegaskan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF).

“Terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia, harus ditindak secara tegas, guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya. LN-RON