Jakarta, LiraNews – Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM, Yogyakarta Haris Rusly Moti mengecam keras rangkaian teror yang ditujukan kepada kantor Kontras. Selain itu ada juga teror pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus yang ditujukan kepada kantor media Tempo.
Haris menyatakan, kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat dijamin konstitusi dan seluruh pihak harus menghormatinya.
“Kami mendukung langkah hukum yang sedang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap pelaku, dalang dan motif di balik rangkaian teror, menebar ketakutan dan menciptakan situasi gaduh dan merekayasa persepsi negatif yang distempel ke pemerintahan Prabowo,” kata Haris kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).
Menurut Haris, media massa yang kritis adalah “sparring partner” pemerintah terutama dalam menghadapi jajaran pejabat yang cenderung berkelakuan ‘ABS’ atau asal bapak senang.
Haris pun menjabarkan pandangannya terkait rangkaian teror tersebut.
Pertama, dirinya memastikan rangkaian teror yang ditujukan kepada kantor media Tempo dan kantor Kontras tidak dilakukan oleh jajaran pemerintahan Prabowo dan pendukungnya.
Ditegaskan Haris, pemerintahan Prabowo justru dirugikan dengan munculnya persepsi negatif dan beragam kegaduhan akibat rangkaian teror tersebut.
Kedua, sebut Haris, pidato Presiden Prabowo pada tanggal 19 Maret 2025, sama sekali tidak menyalahkan sikap kritis media massa juga media sosial.
Haris menyatakan, Presiden Prabowo justru melakukan introspeksi dan menganggap muncul beragam kesalahpahaman dan protes, karena kegagalan komunikasi publik pemerintah.
“Karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, para menteri dan terutama penanggung jawab komunikasi untuk memperbaiki komunikasi ke rakyat,” tegas Haris.
Ketiga, cetus Haris, jika dilihat situasinya, rangkaian teror tersebut terjadi di saat berlangsung pembahasan terkait RUU TNI oleh DPR RI.
“Peneror sengaja melakukannya bertepatan dengan momentum pembahasan dan pengesahan RUU TNI. Demikian juga sasaran teror, sengaja dipilih dua institusi civil society, yaitu Kontras dan Tempo, yang dikenal kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah,” ucap Haris.
Keempat, menurut Haris, tujuan dari peneror memilih momentum pembahasan RUU TNI dengan sasaran kantor media Tempo dan Kontras agar publik dengan gampang langsung mengasosiasikan atau bahkan menuduh pemerintahan Prabowo dan pendukungnya sebagai dalang dan pelaku dari rangkaian teror tersebut.
Kelima, ucap Haris, memang jika dicermati analitik media sosial dan sejumlah komentar di media massa, maka tergambar persepsi yang dibentuk ke arah seakan pemerintah dan pendukung pemerintah di balik rangkaian teror tersebut.
Keenam, tutur Haris, bukan hanya media massa yang dirugikan oleh upaya menebar ketakutan terhadap kemerdekaan pers.
“Justru pemerintahan Prabowo dan pendukungnya juga dirugikan karena disudutkan secara persepsi seakan menjadi pelaku dari rangkaian teror yang sedang dalam penyelidikan polisi tersebut,” sesal Haris.
Ketujuh, beber Haris, menebar ketakutan kepada media massa dan organisasi civil society itu adalah adalah target antara dari rangkaian teror tersebut.
Haris menilai target utamanya adalah merekayasa lingkungan persepsi, Pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang militeristik dan anti demokrasi.
Kedelapan, ujar Haris, memang tampak persepsi terhadap rangkaian teror tersebut di-glorifikasi sedemikian rupa terutama di media sosial seakan pemerintahan Prabowo sedang mengembalikan cara-cara militerisme, anti demokrasi dan anti kemerdekaan pers.
Kesembilan, Haris melihat, memang desain dari rangkaian teror tersebut untuk mematangkan situasi distrust (ketidakpercayaan kepada pemerintah), disorder (ketidaksetaraan sosial) dan disobedience (ketidakpatuhan pada hukum).
“Dengan kematangan situasi tersebut otomatis akan memasifkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah yang di ujungnya diharapkan terjadi gelombang protes people power,” ulas Haris.
Kesepuluh, tukas Haris, dirinya menduga ada dua kepentingan yang sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo yang dapat diduga terlibat mematangkan situasi distrust, disorder dan disobedience tersebut.
“Pertama, mafia migas yang sedang dibongkar kejahatan korupsinya serta kasus kejahatan korupsi yang ditangani KPK. Majalah Tempo juga pernah mengangkat kejahatan mafia migas tersebut dalam salah satu liputannya. Kedua, kepentingan geopolitik yang tidak sejalan dengan arah kebijakan Prabowo yang nasionalistik kerakyatan,” pungkas Haris Rusly Moti. LN-RON
