LIRANEWS.COM | Rekrutmen Thaksin Shinawatra sebagai Dewan Penasihat Daya Anagata Nusantara (Danantara) menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana seorang tokoh dengan rekam jejak panjang sebagai koruptor dan buronan bisa mendapat tempat strategis di Indonesia? Apa yang sebenarnya sedang direncanakan?
Untuk memahami kontroversi ini, kita harus menelusuri siapa sebenarnya Thaksin Shinawatra. Mantan Perdana Menteri Thailand ini digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2006, menghadapi berbagai tuduhan korupsi dan perlindungan kekuasaan, lalu melarikan diri ke luar negeri selama 15 tahun. Dengan vonis 8 tahun penjara yang kemudian dikurangi menjadi 1 tahun atas pengampunan kerajaan, ia kini bebas dan kembali ke kancah politik Thailand.
Namun, keputusan untuk merekrut Thaksin ke dalam struktur Danantara justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Daya Anagata Nusantara: Siapa dan Apa Tujuan?
Danantara, sebuah organisasi yang belum banyak dikenal secara luas, tiba-tiba menarik perhatian dengan menunjuk pada gambaran statis ini. Jika tujuannya adalah pembangunan ekonomi dan investasi, mengapa harus memilih seorang eks-koruptor yang memiliki rekam jejak negatif dalam pengelolaan negara? Apakah ini semata-mata merupakan keputusan bisnis, atau ada kepentingan lain yang lebih besar?
Indonesia bukan asing terhadap tokoh-tokoh asing yang masuk dengan dalih investasi dan konsultasi, namun di balik itu, sering kali terselip kepentingan politik, bisnis, dan kekuatan global yang lebih besar.
Jejak Kelam Thaksin dan Bahaya yang Mengintai
Thaksin bukan sekadar tokoh politik. Selama pemerintahannya, ia dikenal sebagai tokoh yang mengonsolidasikan kekuasaan dengan cara-cara otoriter, termasuk membungkam oposisi dan mengontrol media. Di Thailand, ia membangun jaringan bisnis yang sarat konflik kepentingan, hingga akhirnya kudeta militer menjadi jalan untuk menghentikan dominasinya.
Setelah pengungsinya ke Dubai, Thaksin tetap aktif dalam politik Thailand, bahkan dari luar negeri. Ia mendukung berbagai gerakan politik, termasuk menggiring keluarganya kembali ke panggung kekuasaan. Putrinya, Paetongtarn Shinawatra, kini menjadi salah satu pemimpin Partai Pheu Thai, yang berkuasa di Thailand.
Jika melihat pola pergerakannya, bukan tidak mungkin Thaksin juga memiliki agenda terselubung di Indonesia. Kehadirannya sebagai penasihat dalam proyek Danantara bisa saja menjadi pintu masuk bagi kepentingan bisnis dan politiknya, yang sering dikaitkan dengan praktik oligarki dan kartel ekonomi.
Indonesia dan Politik “Petualang”
Kasus ini menunjukkan betapa politik Indonesia sering kali menjadi ajang bagi “petualang politik” asing yang mencari peluang dalam berbagai skema kekuasaan dan bisnis. Keputusan strategi seperti ini seharusnya didasarkan pada rekam jejak bersih dan kredibilitas, bukan semata-mata modal kapital atau hubungan politik global.
Rekrutmen Thaksin bisa menjadi indikasi betapa lemahnya filter dalam memilih figur untuk duduk di institusi strategis. Jika seorang buronan korupsi dengan masa lalu penuh skandal bisa masuk ke dalam sistem, maka pertanyaannya adalah: siapa yang membuka pintu itu? Dan yang lebih penting, untuk tujuan apa?
Refleksi: Mewaspadai Manuver Oligarki Global
Bukan rahasia bahwa dunia saat ini semakin dikuasai oleh jaringan oligarki global. Para mantan pemimpin yang jatuh karena korupsi dan kesalahan mereka sendiri, sering kali masih memiliki kekuatan finansial dan pengaruh untuk kembali ke panggung utama, baik secara langsung maupun melalui jalur belakang.
Indonesia harus belajar dari sejarah dan tidak terjerumus ke dalam perangkap politik internasional yang hanya menguntungkan segelintir elite. Jika penguasa membiarkan hal seperti ini terjadi tanpa ada mekanisme pengawasan yang jelas, maka kita sedang membuka pintu bagi infiltrasi politik yang berbahaya.
Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah ini hanyalah kesalahan strategi, atau ada rencana besar yang sedang disusun?
Sejarah telah menunjukkan bahwa politik bukan sekadar menganggap hitam-putih, tetapi penuh dengan intrik dan kepentingan. Dan dalam setiap langkah yang diambil, selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh rakyat.
