Tobas: Amandemen Terbatas UUD 1945 Belum Ada Urgensinya

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Terkait dengan proses Amandemen UUD 1945, memang F-Partai NasDem MPR RI sampai saat ini masih belum melihat urgensi untuk melakukan amandemen terbatas berupa Amandemen kelima terhadap UUD 1945.

Demikian disampaikan Ketua F-NasDem MPR RI Taufik Basari kepada para wartawan saat menjadi narasumber Diskusi 4 Pilar MPR RI bertema “Urgensi PPHN Dalam Pembangunan Nasional” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/9/2021).

Politisi yang akrab disapa Tobas tersebut menyatakan, ada tiga alasan mengapa F-NasDem MPR RI menilai Amandemen kelima UUD 1945 belum ada urgensinya.

Pertama, kata Tobas, karena kajian yang telah dilakukan MPR RI selama ini belum diuji publik.

“Betul bahwa MPR telah melakukan kajian mengenai PPHN ini sejak dari periode yang lalu, hasilnya sudah ada, sudah beberapa kali juga dibicarakan dengan beberapa pihak, dengan kampus dengan tokoh-tokoh dan sebagainya, tapi bagi kita ini alasan yang pertama hasil kajian itu harus diuji publik lebih dahulu. Karena uji publiknya belum ada kesimpulan dari hasil uji publik itu, maka kita masih melihat belum urgent,” terang Tobas.

“Kita pakai kata belum, karena kalau sudah diuji publik nanti hasil uji publik yang menyatakan memang harus, oke, tapi karena belum diuji publik maka kita katakan belum urgen, karena belum melewati tahapan uji publik itu,” sambung Tobas.

Kedua, sebut Tobas, bagi NasDem, ketika melakukan Amandemen UUD 1945, harus melakukannya bersama rakyat, agar memiliki legitimasi moral dalam amandemen itu.

“Bagaimana kita menggambarkan bersama-sama rakyat ini, menurut kita harus ada konsultasi publik yang masif, artinya gagasan soal amandemen kelima ini, harus menjadi diskursus publik, di mana dibicarakan, di warung kopi, dan lainnya yang pasti ini pembicaraan publik, karena belum menjadi pembicaraan semua orang, belum membumi menjadi pembicaraan sehari-hari maka kita melihat itu belum urgen,” papar Anggota Komisi III DPR RI ini.

Alasan ketiga, beber Tobas, adalah soal momentum dan waktu, terlebih karena saat ini sedang dalam suasana pandemi Covid-19.

“Tadi kita melihat, syarat moral untuk melakukan amandemen ke-5 adalah konsultasi publik secara masif, sementara saat ini kita masih dalam masa pandemi. Ini soal momentum dan waktu maka konsultasi publik yang kita harapkan itu tidak akan mungkin bisa berjalan optimal selama kita masih pandemi,” ucap legislator asal Dapil Lampung 1 ini.

“Karena itulah, maka selama masih pandemi, maka persoalan amandemen ke-5 berupa amandemen terbatas ini, akhirnya akan menjadi belum menjadi urgent lagi. Jadi itu dengan proses, tiga alasan itulah yang kita kemukakan,” pungkas Tobas.

Related posts