Tobas: Berdasarkan Putusan MK Status Pegawai KPK Otomatis Beralih Jadi ASN

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Terkait kasus alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap para pegawai KPK seharusnya semua pihak merujuk dan berpedoman pada uji material terhadap UU KPK yang dilakukan oleh MK.

Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Kamis (27/5/2021).

“Semua pihak baik itu Presiden, Kemen-PAN RB, BKN, KPK, termasuk DPR RI dan publik harus merujuk dan berpedoman pada putusan MK terkait dengan uji material terhadap UU KPK,” ujar politisi yang akrab disapa Tobas tersebut.

Tobas mengatakan, bila ada perbedaan di antara kita terkait bagaimana melaksanakan alih status ini maka kita punya pedoman yaitu suatu dokumen yang legal berupa putusan MK.

“Nah MK telah mengeluarkan putusan terkait dengan Uji material UU KPK yang di dalamnya juga terkait dengan pasal 24 dan pasal 25A UU KPK yang diuji di MK,” ungkap Tobas.

Tobas mengungkapkan, terhadap proses itu MK telah melalui suatu persidangan di mana permohonan pemohon didengarkan, ada proses pembuktian di situ, ada keterangan para pihak ditanyakan dan keterangan para ahli pun ditanyakan, sehingga sudah cukup lengkap prosesnya.

“Karena itulah kita jangan sekali-sekali meragukan hasil kesimpulan suatu proses yang telah dijalankan oleh MK. Oleh karena itu, posisi saya adalah dalam hal kita menghadapi polemik terkait ahli status ASN di KPK ini maka satu-satunya upaya kita adalah kita kembali pada 1 rujukan yakni berpedoman pada putusan MK,” imbuh politisi Partai NasDem ini.

Tobas menjelaskan, terkait dengan putusan MK sendiri di dalam putusan nomor 07/PUU 8 tahun 2019 di paragraf 3.2 berbunyi MK telah memberikan pertimbangannya terkait dengan status ASN terhadap pegawai KPK.

“Ada beberapa hal yang menjadi poin-poin penting dalam pertimbangan hukumnya. Yang pertama MK menyatakan, ahli status pada pegawai KPK adalah inkonstitusional,” sebut mantan pengacara ini.

Yang kedua, lanjut Tobas, dalil yang menyatakan alih status ini akan melemahkan KPK dan mengganggu independensi KPK juga sudah dijawab oleh MK.

“Hal ini tidak akan menggangu independensi KPK, tidak akan melemahkan KPK, bahkan MK juga memberikan contoh di beberapa lembaga yang menangani penegakan hukum seperti MK dan MA para pegawainya adalah ASN dan selama ini tidak mengganggu independensi,” tegas Tobas.

Yang ketiga, beber Tobas, tidak perlu juga ada kekhawatiran terkait dengan syarat usia seperti yang dilakukan oleh pemohon

“Karena menurut MK proses alih status ini bukanlah seperti melamar ASN, karena pada saat melamar ASN ada persyaratan sendiri,” terang Tobas.

Menurut Tobas, MK telah membedakan proses alih status ini dengan proses melamar ASN.

“Nah oleh karena itu menurut MK, MK menyatakan bagi pegawai KPK secara hukum menjadi ASN kakean berlakunya UU KPK 2019,” ujar Tobas.

Karena itulah, sambung Tobas, diberikan waktu peralihan selama 2 tahun kemudian ada juga peraturan peralihan dan juga menurut MK ada juga peraturan pelaksanaan yaitu berupa peraturan KPK yang mengatur tentang mekanisme pelatihan ini.

“Terkait dengan peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan KPK tentang mekanisme pengalihan, menurut MK hal itu sebagai wujud memberikan jaminan kepastian hukum bagi pegawai KPK,” ucap Tobas.

Tobas menuturkan, dengan adanya pengalihan status, maka hal itu tidak boleh merugikan hak pegawai KPK yang akan beralih status menjadi ASN.

“Jadi hal itu adalah poin-poin dari putusan MK yang perlu kita bisa pedomani dalam hal bagaimana kita menindaklanjuti dalam hal bagaimana kita menindaklanjuti proses status ASN ini,” tukas Tobas.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Lampung 1 ini berpendapat, jika merujuk pada putusan MK maka seharusnya proses alih status ini berdasarkan keputusan MK, mereka otomatis beralih statusnya berdasarkan hukum.

“Jadi berdasarkan hukum karena perintah UU para pegawai KPK beralih statusnya,” tutup Tobas. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60