Toko Masih Pajang Iklan Rokok akan Diberi Sanksi, Firman Soebagyo: Pemprov DKI Langgar HAM!

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap memberi sanksi bagi toko yang masih memajang iklan rokok.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai jika sanksi akan diberikan Pemprov DKI kepada toko masih memajang iklan rokok adalah termasuk kategori melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Read More
banner 300250

Firman menuturkan, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/PUU-VII/2009 yang menyatakan “rokok adalah produk legal sehingga perlu diberikan secara adil terkait hak-haknya”.

“Tentunya harus melihat larangan ini tujuan ini apa? Kalau di tempat-tempat tertentu yang memang itu dianggap beresiko bolehlah, misalnya beresiko kebakaran, tempat-tempat umum, mall, rumah sakit, dan yang lain itu wajib,” kata Firman kepada para wartawan, Selasa (28/9/2021).

Tetapi, lanjut Firman, kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Pemprov DKI harus pelajari dulu aturannya dan tidak serta merta membuat regulasi tanpa memperhatikan regulasi lainnya.

Firman yang juga Ketua Pansus RUU Pertembakauan ini menjelaskan, untuk membuat regulasi itu, Pemprov DKI harus juga melihat kenyataanya secara nyata dilapangan.

“Bahwa, saat ini industri pertembakauan sudah menjadi sumber penerimaan negara bahkan hasil cukai untuk mensubsidi BPJS masyarakat. Di mana, posisi cukai saat ini mencapai Rp111,1 triliun dari target Rp94,4 triliun,” beber politisi senior Partai Golkar ini.

Bahkan, tutur Firman, Indonesia memiliki produksi rokok kretek dengan kualitas terbaik karena rokok kretek dicampur dengan rempah-rempah yang ada di bumi nusantara dan tidak ada di negara lain.

“Artinya, komoditi dan industri tembakau ini termasuk yang startegis untuk mendapat perhatian,” ujar Waketum Bidang Sosial Partai Golkar ini.

Lebih lanjut Firman menilai, Pemprov DKI secara langsung tidak boleh asal buat peraturan soal pelarangan iklan rokok.

“Apalagi, dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah menyempurna kan dari berbagai regulasi yang sudah dianggap over reguled itu adalah aturan daerah yang tidak sesuai oleh kebutuhan masyarakat, padahal aturan itu kan harus memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya di RS tidak boleh merokok atau tempat yang bukan semestinya bisa diterima masyarakat,” papar Firman.

Namun, ujar Firman, kalau sudah berada di area atau zona sudah dikhususkan yang sudah ada dalam putusan MK tersebut jangan lagi dilarang apalagi sampai akan dibuatkan sanksi itu melanggar HAM.

“Karena putusan MK seperti itu. Jadi buat larangan itu jangan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu anti rokok apalagi buat aturan atas pesanan sponsor itu tidak benar,” tegas Firman.

“Karena gubernur itu, pimpinan daripada rakyat, maka gubernur harus bisa menjadi cerminan untuk rakyatnya, yang berkeadilan,” tandas Anggota Baleg DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan memberi sanksi bagi toko yang masih memajang iklan rokok.

“Tentu semuanya itu dalam penerapan regulasi, pasti ada reward and punishment. Secara bertahap nanti kita akan atur mekanismenya, kemudian sanksinya,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang memajang kemasan bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

Hal ini berdasarkan Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok. Aturan ini dikeluarkan pada 9 Juni 2021 lalu.

“Tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, termasuk memajang kemasan atau bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan,” tulis Anies dalam aturan tersebut.

Related posts