Tolak PP Kenaikan PNBP, Para Nelayan dan Pengusaha Perikanan Demo Turun ke Jalan

Gravatar Image
  • Whatsapp

Probolinggo, LiraNews – Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai kontroversi di kalangan masyarakat, khususunya para nelayan dan pengusaha di bidang perikanan.

Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan (HNPP) Probolinggo beserta ratusan pekerja nelayan menggelar aksi damai di Komplek Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo, Senin (27/9/2021) sekira pukul 09.00 WIB.

Read More
banner 300250

Mereka menolak empat regulasi yang merugikan nelayan dan pengusaha perikanan. Empat regulasi itu adalah Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Permen KKP No. 86 Dan No 87 Tahun 2021.

Aksi Damai itu menerapkan prokes, sejumlah aparat dari kepolisian serta satpol PP tampak berjaga.ratusan yang mengikuti aksi tersebut membawa sepanduk berisi orasi yang ditujukan kepada presiden jokowi, ada sekitar 8000 pekerja kelautan di Probolinggo yang kini nasibnya terancam di PHK.

Ketua HNPP Samodra Bestari, Raymond, mengatakan dalam peraturan pemerintah tersebut tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen.

“Selain itu, harga patokan ikan (JPI) yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sesuai dengan harga ikan di daerah,” terangnya kepada wartawan, Senin (27/9/21).

Di sisi lain Pelaksana Harian HNPP Samodra Bestari Probolinggo, Wiwit Hariyadi menambahkan, PP Nomor 85 Tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan pra produksi, penarikan pasca produksi dan sistem kontrak.

“Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi KKP dalam mengimplementasikan tiga program terobosan 2021 – 2024, salah satunya peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan,” katanya.

Jika ini masih diberlakukan, maka tidak menutup kemungkinan ribuan nelayan akan kehilangan mata pencaharian selaku nelayan alias pengangguran.

Salah satu peserta demonstran (Ay) menyayangkan aturan ini. “Tolong pak sampaikan ke pak Jokowi jika saya di PHK mau makan apa keluarga saya nanti tolong pak Jokowi,” harapnya.

Related posts