Uang Rp1,7 Triliun Bantuan Subsidi Upah (BSU) Belum Disalurkan Kemenaker, Ini Kata Legislator

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene tampak kesal lantaran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tampak kebingungan untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah, hingga tersisa Rp1,7 triliun.

Pemerintah dan DPR sendiri telah sepakat membuat program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk membantu para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Read More
banner 300250

Dana yang dialokasikan untuk BSU itu sebesar Rp8,8 triliun kepada 8,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp3,5 juta.

Dari Rp8,8 triliun itu, sejauh ini sudah digunakan sebesar Rp7,1 Triliun, sehingga masih tersisa sebesar Rp1,7 triliun. Dimana dana tersebut merupakan sisa dana yang belum tersalurkan akibat terjadinya double data maupun kendala lainnya.

Kemudian ganjalan lainnya justru ada pada Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, bahwa sisa dana tersebut tidak dapat disalurkan kepada pekerja informal.

Maka wajar kemudian Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta aturan jangan dibuat rumit. Kementerian Ketenagakerjaan harus melakukan evaluasi agar dana itu terserap dan tepat sasaran.

“Semuanya tergantung keinginan dari pemerintah yang berkaitan dengan permenaker tersebut. Dan seharusnya pemerintah mengevaluasi permennaker, karena masih banyak para pekerja terdampak yang justru membutuhkan bantuan tersebut, namun justru tidak dapat menerimanya,” ungkap Felly Estelita, dikutip laman DPR, Minggu (3/10/2021).

“Sekarang Rp1,7 triliun yang sudah ada di bulan sekian ini memang kami perlu untuk rapat kembali dengan mitra kerja, untuk membicarakan (dana) Rp1,7 triliun ini seperti apa, mau dilakukan bagaimana, kalau memang ada saldo seperti itu marilah kita yang belum terima ayo kita permudah gitu, permudah dengan lagi-lagi sinkronisasi data antar lembaga dan kementerian itu sendiri,” tandas legislastor dapil Sulawesi Utara itu.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, sisa anggaran BSU yang belum terpakai sebesar Rp1,7 Triliun, mestinya Kementerian Ketenagakerjaan bisa lebih gercep menyalurkannya.

“Anggaran sekarang yang tidak terpakai atau belum terpakai sampai tahun ini Rp1,7 triliun, besar itu maka dari itu kami harapkan sesuai dengan hasil rapat kemarin kesimpulan Komisi XI dengan Menaker, bahwa Rp1,7 triliun itu nanti dimanfaatkan semaksimal mungkin dan juga diperluas cakupannya,” tegas Kariyasa.

Related posts