Uji Klinis Dan Imunitas Vaksin KSPN – Program Dana Hibah Pariwisata Kemenparikraf

  • Whatsapp
banner 468x60

Surabaya, LiraNews – Sejak awal maret, menyebarnya virus covid-19 di indonesia membuat aktivitas perekonomian melemah. Menurunnya aktivitas produksi dan distribusi serta menurunnya aktivitas kunjungan tempat wisata lokal di Indonesia menyumbang lebih dalamnya jurang negatif industri pariwisata. Tulisan ini akan memcoba memberikan kajian dampak dari pandemi covid-19 terhadap sektor pariwisata di jawa timur.

Awal fase new normal “kenormalan baru” :
Pemerintah mulai menerapkan fase kenormalan baru atau new normal pada Juni lalu, termasuk secara berangsur membuka kembali destinasi wisata. Namun langkah ini belum sepenuhnya berdampak pada industri pariwisata nasional yang terpukul pandemi virus corona. Masa depan sektor ini pun masih buram.

Read More

banner 300250

Industri pariwisata sudah merasakan pukulan pandemi virus corona sebelum pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 1 April melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Hal ini terlihat dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparikraf) pada 7 April, yakni sebanyak 10.946 usaha pariwisata telah terdampak dan 30.421 tenga kerja wisata kehilangan pekerjaan.

Memasuki fase resesi ekonomi pada kwartal ke III 2020 :

Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III/2020 yang mengalami kontraksi 3,49 persen secara tahunan resmi mengukuhkan Indonesia dalam kondisi resesi. Kontraksi ini menyusul realisasi yang sama pada kuartal sebelumnya, di mana ekonomi Indonesia tercatat minus 5,32 persen secara year-on-year (yoy).

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, hanya konsumsi pemerintah yang berada di jalur positif, yaitu 9,76 persen. Konsumsi rumah tangga minus 4,04 persen, investasi minus 6,48 persen, ekspor minus 10,82 persen, impor minus 21,86 persen, dan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) minus 2,21 persen.
Dari seluruh kelompok tersebut, konsumsi rumah tangga dan investasi berkontribusi 88,43 persen terhadap PDB. Jatuhnya dua faksi tersebut menjadi faktor utama lesunya ekonomi Indonesia.

Data Pengangguran berdampak pada resesi ekonomi :

Bagaimanapun juga, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli melalui segala stimulus patut diapresiasi. Tapi, pemerintah tetap diminta untuk lebih memperhatikan masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Apalagi, pandemi membuat jumlah pengangguran meningkat.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kembali menembus 7 persen, tepatnya 7,07 persen. Ini adalah yang tertinggi selama pemerintahan Jokowi.

Data BPS menunjukkan TPT Agustus 2020 naik 1,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk yang bekerja menyusut 0,31 juta orang dari Agustus 2019, menjadi 128,45 juta pada tahun ini.

Kemudian, ada 29,12 juta orang atau 14,28 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Jumlah ini terdiri atas pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebesar 0,76 juta orang.

Sementara itu, penduduk tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang.

Data-data tersebut cukup menunjukkan mengapa daya beli masyarakat turun, yang akhirnya berefek domino ke berbagai sektor lain khususnya sector pariwisata yang terkoreksi sangat dalam.

Implikasinya terhadap sector pariwisata di jawa timur berdasarkan data – data :
Optimisme pelaku usaha sektor perhotelan dan restoran bahwa tren positif yang berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2020 akan mencapai puncaknya pada Desember tampaknya harus berhadapan dengan sejumlah kendala.

Hal ini tampak dari data BPS, kunjungan wisman di Indonesia selama Januari-Agustus 2020 anjlok 87 persen dari 1,27 juta menjadi 164.970 wisatawan. Secara tahunan, kunjungan wisatawan mancanegara di Tanah Air turun 89,22 persen.

Disisi lain, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terkait tren penghunian hotel di Indonesia juga menunjukkan angka-angka yang mulai menanjak sejak Mei dan berhasil mencapai 32,93 persen pada Agustus, setelah mengalami keterpurukan paling dalam pada April lalu dengan tingkat hunian hanya 12,67 persen.

Artinya, bahwa geliat sector pariwisata pada semester ketiga dalam masa resesi mengalami gairah yang meningkat, namun para pelaku sector ini masih belum cukup optimistis dikarenakan beberapa factor diantaranya:

Pertama, konsumen masih wait and see karena khawatir dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19, apalagi kasus tambahan infeksi pada bulan November cenderung mulai menanjak lagi. Kedua, perubahan situasi akibat menurunnya daya beli sehingga spending konsumen pada Desember 2020 belum bisa diperkirakan.

Uji klinis vaksin Program KSPN dan dana hibah pariwisata

Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang digagas oleh Kemenparikraf ini merupakan Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang ditetapkan adalah KSPN yang dilayani oleh DAMRI, yakni Taman Nasional Bromo Tengger Semeru “TNBTS” yang ada di Jawa Timur.

Menyadari pentingnya bantuan insentif mobilitas bagi para wisatawan, DAMRI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi melayani trayek angkutan wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan berbagai rute perjalanan dari beberapa kota di Jawa Timur misalnya, kota Surabaya menuju TNBTS, kota Batu menuju TNBTS dengan biaya Rp.50.000 bahkan DAMRI juga memberikan layanan gratis untuk wisatawan di kabupaten banyuwangi sebagai bagian dari inovasi DAMRI untuk memperkuat jaringan transportasi darat, sekaligus mendukung peningkatan perekonomian kawasan pariwisata di jawa timur.

Namun, penulis perlu mengkritisi program yang cukup inovatif tersebut. Pertama, bahwa fakta di lapangan program KSPN ini belum cukup populis dimasyarakat, karena sosialisasi yang setengah hati sehingga belum menjangkau target masyarakat dan komunitas secara luas. Kedua, diketahui bahwa program ini mendapatkan beberapa pertentangan dari para pengusaha jasa layanan transportasi pariwisata swasta. Mereka menganggap PERUM DAMRI mengambil pasar wisatawan potensial dari mereka.

Dari dua persoalan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran : Pertama, agar sosialisasi dan promosi program KSPN ini lebih fokus menyasar wisatawan domestik. Segmentasi masyarakat menengah kebawah harus menjadi target prioritas dari program ini, karena penulis masih sangat optimis pada segmentasi pasar diarea ini sangat potensial menyumbang pendapatan disektor pariwisata.

Kedua, friksi yang terjadi antara DAMRI sebagai operator layanan pariwisata program KSPN dengan para pengusaha jasa layanan transportasi, pariwisata harus diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif guna menemukan “win – win solution” agar bisa bertahan atas pukulan resesi ekonomi karena covid-19.

Lalu bagaimana dengan program dana hibah pariwisata?

Program terbaru yang siap diimplementasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dana Hibah Pariwisata senilai Rp3,3 Triliun dalam rangka menekan dampak COVID-19 dan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi khususnya pada sektor pariwisata.

“Dana Hibah Pariwisata merupakan bagian dari Program vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna membantu Pemerintah Daerah (Pemda) serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.”

Selain itu Dana Hibah Pariwisata juga diharapkan dapat membantu industri pariwisata untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dengan lebih baik. “Hal ini menjadi langkah awal dari pemulihan agar mampu meningkatkan kepercayaan dari wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata karena pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik adalah kunci keberhasilan sektor pariwisata agar dapat lebih cepat bangkit.”

Secara prinsip dan teknik, dana Hibah Pariwisata merupakan hibah dana tunai melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota yang berdasarkan beberapa kriteria, yaitu Ibukota 34 Provinsi, berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019. Dana Hibah Pariwisata ini akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2020.

Dengan adanya vaksin dana Hibah Pariwisata 2020 ini, diharapkan dapat membantu peningkatan pelaksanaan Protokol CHSE di destinasi sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus membantu industri pariwisata agar dapat bertahan.

Solusi jangka panjang dan berkelanjutan :
Bagaimanapun, agar bisa bertahan dan memperbaiki kinerja perekonomian dari sektor pariwisata adalah melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif antar lintas sektoral dan peran serta masyarakat diantaranya : Pertama, Sektor kesehatan menjadi harga mati untuk mendapatkan prioritas penanganan pada masa pandemi. Kedua, Sektor insentif usaha pariwisata. Ketiga, Sektor perlindungan social. Keempat, Sektor UMKM dan ekonomi kreatif, dan Kelima, Sektor pembiayaan korporasi.

Kenyataannya adalah, kelima sektor diatas yang paling babak belur terkena pukulan covid-19. Tidak cukup dengan dana hibah pariwisata dari Kemenparikraf saja yang sifatnya hanya memberikan efek relaksasi jangka pendek. Kemenparikraf /Bapekraf juga harus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga lain, untuk menyiapkan berbagai paket stimulus yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi kelima sektor yang masuk dalam ekosistem industri pariwisata, diantaranya adalah

1. dengan memberikan skema restrukturisasi kewajiban perbankan/non perbankan bagi pengusaha di sektor pariwisata.

2. Jaminan kepastian hukum terhadap program penjaminan kredit UKM & Koperasi di sektor pariwisata.

3. relaksasi pajak untuk wajib pajak di sektor pariwisata terdampak pandemi Covid-19.

4. subsidi pembebasan biaya tetap listrik untuk pelaku pariwisata skala mikro dan kecil.

5. BLT pekerja formal sector pariwisata melalui BPJS.

6. BLT Usaha Mikro dan Kecil sector pariwisata.

7. Eksekusi secara agresif dan pruden “prinsip kehati-hatian” terhadap kesepakatan Travel Bubble untuk segmentasi wisatawan mancanegara.

Dari sajian data dan ilustrasi diatas, harapan kedepannya semoga para pelaku pariwisata bias tetap menyambung nafas sesak akibat pukulan pandemic dan menemukan optimism dalam meningkatkan geliat pariwisata di jawa timur. Salam Pariwisata.

Abdul Majid,SE, Anggota LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Jatim

 

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60