Ulil: Dua Perkara Besar Kpk, Kasus Ahok Dan E-Ktp

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Cendekiawan Muslim, Ulil Abshar Abdalla menilai kesan di publik bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini menjadi instrumen penguasa sulit dihindarkan.

“Lijat caranya menanganangi kasus e-KTP sekarang ini,” ujar Ulil dalam tulisannya melalui akun Twitternya, @ulil, Minggu (19/3/2017).

Menurutnya, ada dua perkara besar yang menjadi batu ujian apakah KPK benar-benar otonom ataukah menjadi alat kekuasaan, yakni: Kasus Ahok dan e-KTP.

Dalam kasus Ahok (terutama Sumber Waras dan reklamasi), cara penanganan KPK terang-terangan menunjukkan kejanggalan-kejanggalan yang sangat “irrasional”.

“Dalam kasus e-KTP, kita tunggu apakah KPK bisa mengungkap nama sejumlah oknum yg telah mengembalikan uang sogokan yg mereka terima,” kata pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) itu.

Lebih lanjut Ulil mengatakan, mengembalikan uang korupsi adalah pengakuan bahwa seseorang melakukan korupsi. Jadi, layak dilakukan penyidikan oleh KPK.

Banyak pejabat yang dipenjara dengan tuduhan korupsi, bukan karena dia nyolong, tapi karena dia dianggap menyalahi prosedur dan memperkaya orang lain.

Beberapa kebijakan Ahok salahi prosedur dan memperkaya orang lain. Masuk definisi korupsi sebetulnya. Tapi diabaikan KPK.

“Jika tidak, ya wassalam. Kita akan catat KPK di era Jokowi sbg lembaga dg kinerja yg problematis,” tandasnya.

Uli menegaskan, jika KPK bisa tangani kasus e-KTP dan Ahok dengan cara yang fair dan terbuka, tak ada main “slaman-slumun”, pulih kepercayaan kita pada KPK.

Selama ini, suara sipil yang paling gigih dan militan membentengi KPK agar tak “masuk angin” datang dari kelas menengah yang sekarang dukung Jokowi.

“Apakah karena kasus korupsi e-KTP skg ini mengenai satu-dua orang penting dlm koalisi Jokowi, suara sipil militan itu sekarang agak melemah?” tanya Ulil.

Dengan kata lain, lanjutnya, kelas menengah pendukung Jokowi ini sekarang sedang menghadapi “dilema moral-etis”?

Gambaran ideal tentang cendekiawan Muslim yang heroik di mata pendukung Jokowi/Ahok: kritis dalam isu agama, tapi tak boleh kritis pada pemerintah.

“INGAT! Senjata politik yg kamu pakai untuk “menikam” lawanmu skg, lima tahun kemudian akan balik menikammu. Hukum Mpu Gandring!” pungkasnya. LN-MHS

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Mon Mar 20 , 2017
LiraNews.Com