Universitas Surabaya Gandeng Disnakertrans Jatim Gelar FGD tentang Pekerja Imigran

Pamekasan, Liranews– Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Keberadaan mereka tentu tidak terlepas dari hal sisi positif maupun sisi negatif yang mereka alami dan rasakan, Senin (28/08/2023).

Perlindungan kepada para pekerja ini amat sangat dibutuhkan mengingat mereka sebagai bagian dari pejuang devisa yang turut andil dalam menyumbang pendapatan negara dari sektor non pajak, karena tidak sedikit pula ada beberapa pekerja migran ini kerap justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan selama mereka bekerja diluar negeri.

Read More
banner 300250

Bertempat di balai desa pakong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan, Senin (28/08/2023) Universitas Surabaya (Ubaya) dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Disnakertrans kabupaten Pamekasan serta dari unsur masyarakat menggelar Forum Diskusi Group (FGD) dalam upaya menindaklanjuti kerjasama antara UPT P2TK Disnakertrans dengan Fakultas psikologi Universitas Surabaya yang sudah terjalin sejak tahun 2022 kemaren, tindak lanjut tersebut guna keperluan analisis kebutuhan terkait pembuatan Policy Brief untuk penyediaan shelter perlindungan PMI di tingkat kabupaten.

Acara FGD yang berlangsung Senin (28/08/2023) terbagi dari beberapa sesi dengan melibatkan Disnakertrans, Dinas sosial, Dinas kesehatan kabupaten Pamekasan, kepala Desa Pakong serta dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat dan beberapa mantan pekerja migran yang ada di kecamatan Pakong.

Dalam kesempatan tersebut ibu Dian perwakilan dari Universitas surabaya (Ubaya) berkesempatan melakukan serap aspirasi dari mantan PMI yang pernah bekerja ke luar negeri, rosi (23) salah seorang PMI yang pernah bekerja di Malaysia mengungkapkan pengalamannya yang kurang menyenangkan selama di Malaysia sehingga memutuskan untuk pulang setelah 2 tahun bekerja karena merasa tidak kerasan dan sempat tertangkap karena dokumen perijinannya sudah mati.

Lain halnya rosi, Syaiful (28) yang pernah bekerja di Brunai Darussalam pada tahun 2010 silam mengaku bekerja di luar negeri dengan visa resmi dan di kontrak selama 3 tahun namun tidak memperpanjang kontraknya karena ingin berwiraswasta dengan modal yang di perolehnya selama melancong di negeri seberang, para mantan pekerja migran tersebut mengaku memang minim mendapatkan informasi terkait peluang bekerja yang direkomendasikan dan aman, mereka berangkat dengan modal nekat dengan perantara calo (tekong, Madura red) atau karena dipanggil oleh suaminya yang lebih dulu berangkat bekerja di luar negeri.

Zainudin, selaku Bupati LSM Lira JR yang juga di undang dalam forum tersebut menyampaikan harapannya kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Disnakertrans kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pembuatan Shalter sebagai wadah bagi para PMI, lebih mempermudah dalam proses perizinan dan akses informasi yang di butuhkan oleh para calon PMI.
“Saya atas nama lembaga LSM Lira sangat mengharap pihak pemerintah untuk lebih mempermudah dan memberikan akses informasi yang luas serta memfasilitasi apabila di kabupaten Pamekasan dibuatkan shalter sebagai rumah informasi dan segala hal berkaitan dengan yang di butuhkan oleh para pekerja migran ini”, ungkapnya di sela sela FGD

Sementara itu Dedy dwiyudabakti selaku Kabid penempatan dan perluasan di Disnakertrans kabupaten Pamekasan menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya mendukung jika ada shalter atau semacam penampungan atau rumah informasi bagi para PMI, Dedy juga mengatakan bahwa sejatinya biaya pengurusan dokumen resmi untuk PMI yang bekerja di luar negeri itu cukup murah dibanding melalui pihak calo bahkan Disnakertrans Pamekasan sudah punya data negara mana saja yang membuka peluang untuk dijadikan tempat bekerja, pihaknya nanti akan memberikan dengan rekom terkait hal tersebut sehingga nantinya pihak imigrasi mengeluarkan dokumen perjalanan menuju negara yang di tuju.

“Alhamdulillah tahun ini ada sekitar 500 an para pekerja yang mengurus dokumen resmi sebagai tenaga kerja ke luar negeri, ada peningkatan dibanding tahun kemarin yang hanya sekitar 300an, artinya program ini berhasil,” ungkapnya di akhir acara. LN-Dadang

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *