Urgensi RUU Perampasan Aset, Nasir Djamil: Pemerintah Masih Setengah Hati

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai, adanya kesulitan bagi para penegak hukum yang ingin merampas aset-aset para terduga koruptor dan pelaku tindak pidana lainnya meskipun terdapat instrumen yang telah menjadikannya sebagai alas hukum.

“Ya memang ada kesulitan-kesulitan dan itu kemudian juga diikuti dengan putusan pengadilan, jadi harus ada putusan pengadilan yang mengikat, sehingga kemudian aset-aset yang diduga dijarah oleh koruptor itu bisa dirampas oleh negara,” kata Nasir saat menjadi Narasumber Diskusi Forum Legislasi bertema “Menakar Urgensi RUU Perampasan Aset” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/9/2022).

Read More
banner 300250

Nasir mengungkapkan, saat ini RUU Perampasan Aset belum masuk dalam Prolegnas tahun 2022.

“Pemerintah sepertinya gamang, masih setengah hati. Kalau pemerintah serius pasti dia lobi sana sini agar RUU ini bisa masuk dalam Prolegnas tahun 2022,” ujar politisi PKS ini.

Nasir mengatakan, memang RUU Perampasan Aset ini masuk ke dalam Prolegnas 5 tahun, namun untuk tahun 2022 ini, RUU tersebut tidak turut dimasukkan.

Nasir juga mempertanyakan keseriusan pemerintah mengenai kapan akan dibahasnya RUU Perampasan Aset ini.

“Pertanyaannya kenapa belum masuk, padahal ini adalah inisiatif dari pemerintah, itu artinya juga kan pemerintah sepertinya panas-panas tahi ayam. Jadi sepertinya pemerintah juga tidak serius, untuk memasukkan ini. Patut kita pertanyakan juga kesungguhan pemerintah untuk memasukkan ini dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022,” tutur Nasir.

Nasir mengingatkan, DPR RI dalam hal ini Komisi III tidak mau disalahkan karena RUU ini tidak kunjung dibahas lantaran tidak juga dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas.

“Jangan nanti disalahkan DPR lagi, seolah-olah DPR tidak punya sains ya terkait bagaimana upaya kita untuk merampas, aset-aset yang di ambil tanpa benar atau secara gelap oleh koruptor tersebut. Sayangnya memang yang mewakili pemerintah tidak ada di sini,” tukas Nasir.

Nasir melihat, aparat penegak hukum selama ini membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyitaan aset karena harus menunggu keputusan pengadilan yang mengikat,

“Institusi penegak hukum seperti KPK punya pendapat, dengan lamanya, dengan lamanya karena harus menunggu keputusan pengadilan yang mengikat ini, diperkirakan para koruptor itu, orang yang mencuri keuangan negara, kekayaan negara itu secara gelap, dia bisa memindahkan asetnya, sehingga asetnya itu disamarkan atau dia mencuci aset itu dengan mesin cuci yang canggih, sehingga kemudian tidak bisa dideteksi oleh aparat penegak hukum,” papar Nasir.

Padahal, jelas Nasir, maksud dari perampasan aset ini diharapkan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Jadi memang, ada kecenderungan di negara ini setiap institusi ingin mendapatkan kewenangan, melalui peraturan perundang-undangan, meskipun kita juga belum yakin betul, kalau peraturan perundang-undangan ini diberikan lalu apa yang diharapkan bisa terwujud dengan baik, belum tentu,” tegas Nasir.

Nasir menyebut, F-PKS DPR RI siap memberikan dukungan terkait terhadap RUU Perampasan Aset ini, tapi tetap dengan kehati-hatian dan jangan sempat kemudian nanti menimbulkan abuse.

“Karena itu sangat dibutuhkan kecermatan saat membahas rancangan undang-undang ini, sebab pada dasarnya kata almarhum Prof Sahetapy. hukum Pidana itu adalah hukum yang jelek, dia pernah bilang itu dalam satu kesempatan, Hukum Pidana itu adalah hukum yang jelek, Oleh karena itu kalau dijalankan oleh aparatur penegak hukum yang jelek, maka sangat berbahaya yang hukum pidana ini,” papar legislator asal Dapil Aceh 2 ini.

“Oleh karena itu kan ada seorang filosop juga mengatakan, kalau disuruh pilih undang-undang yang buruk dengan penegak hukum yang baik maka dia akan memilih penegak hukum yang baik ketimbang UU yang buruk sebab undang-undang yang baikpun kalau dijalankan oleh penegak hukum yang buruk, maka buruklah situasi dan kondisi yang ada,” pungkas Nasir Djamil. LN-RON

Related posts