Uu Pemilu Disahkan, Fadli Akan Lakukan Uji Materi Di Mahkamah Konstitusi

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengatakan, bahwa akan menempuh langkah-langkah hukum, termasuk melakukan langkah uji terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru saja disahkan di Rapat Paripurna DPR di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu alasannya, klausul ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold/PT) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

“Hal ini justru dianggap bertentangan dengan konstitusi,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Langkah ini, katanya, merupakan salah satu bentuk keberatannya serta keberatan anggota DPR lain dari empat fraksi yang memutuskan walk out di Rapat Paripurna.

Menurut Fadli, PT sebesar 20 persen seperti yang dipakai di Pemilu 2014 tak tepat jika diterapkan kembali di Pemilu 2019.

“Pasalnya, Pemilu 2019 diselenggarakan serentak antara Pilpres dan Pileg,” pungkasnya. LN-AZA

banner 300x250

Related posts

banner 468x60