UU Provinsi Sumbar Diteken Presiden, Guspardi: Cantolan Hukum Susun Perda dan Perkada

Jakarta,  LiraNews – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus merasa bersyukur UU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang telah disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna 30 Juni 2022 secara resmi telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juli 2022 lalu.

“Selama ini UU Provinsi Sumbar ini masih mengacu kepada UU no 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra tingkat I Sumbar, Jambi, dan Riau. Dengan telah diteken oleh Presiden sehingga UU Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi sudah di pecah menjadi tiga Undang-Undang. Dan UU Provinsi Sumbar resmi ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dengan no registrasi UU No 17 tahun 2022,” ujar Guspardi kepada para wartawan, Rabu (3/8/2022).

Read More
banner 300250

Guspardi mengungkapkan, dalam UU Provinsi Sumbar memuat poin penting yakni tentang masyarakat Sumbar yang memiliki karakteristik adat dan budaya Minangkabau dengan kekhasan tersendiri. Karakteristik tersebut yaitu Adat Basandi Syara”, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku.

“Ini luar biasa, pertama kali falsafah adat Minangkabau masuk dalam Undang-Undang. Artinya Filosofi ABS-SBK resmi masuk sebagai hukum positif Indonesia,” jelas politisi PAN ini.

Guspardi memastikan UU Provinsi Sumbar sudah mengakomidir seluruh etnis dan budaya yang ada di Sumbar.

“Karena dalam penjelasan pasal 5C mengatur tentang ketinggian adat istiadat masyarakat Sumbar, bukan hanya mengatur suku minangkabau saja. Tetapi seluruh etnis yang berdiam di Sumbar dengan beragam kekhasan adat, agama dam budaya masing-masing,” jelas Guspardi.

Selain itu, lanjut Guspardi, UU Provinsi Sumbar (UU no 17 tahun 2022) juga mengatur soal wilayah geografis Sumbar yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota.

“Intinya UU Provinsi Sumatera Barat ini telah dirancang dengan matang untuk mengakomidir semua etnis/suku yang ada di Sumbar, termasuk adat budaya Mentawai dengan kekhasannya tersendiri yang mayoritas penduduknya beragama Kristen,” ulas Anggota Baleg DPR RI ini

Oleh karena itu, tambah legislator asal Dapil Sumbar 2 ini pemerintah daerah sudah bisa menjadikan UU Provinsi Sumbar ini sebagai rujukan bagi produk hukum turunan di daerah dalam menyusun peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (perkada).

“Artinya UU Sumbar ini bisa menjadi Cantolan hukum dalam membuat dan mengeluarkan Perda dan Perkada untuk mengelaborasi kehasan dan keunikan adat, budaya dan kesenian dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” pungkas Guspardi Gaus.

Related posts