Voc Vs Ahok, Bentuk Canggih Dekolonisasi

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Bangsa ini tidak memusuhi A Hok, melainkan memusuhi jejaring kekuatan dibalik A Hok. Bangsa ini tidak memusuhi etnik Cina yg telah bergandengan tangan selama berabad abad dengan para pebisnis lokal memajukan perekonomian lokal dan nasional.

Demikian pula bangsa ini tidak memusuhi agama apapun karena pada dasarnya setiap agama berkaitan erat dengan moral etik yg memberi roh mulia sebagai bangsa yg religius. Bangsa ini sedang memperjuangkan arena kehidupan berbangsa yg damai, berkeadilan, saling menghargai diantara elemen elemen bangsa yg berwujud kebhinnekaan yg secara kodrati dimiliki. Namun bangsa ini sedang mengalamj ujian berat, atas keinginan sekelompok kecil elemen bangsa yg ingin melakukan penguasaan mutlak, dengan menyingkirkan kelompok kelompok lainnya yg telah mengorbankan segalanya demi terwujudnya Indonesia Merdeka sebagai suatu bangsa yg berdaulat penuh.

Bangsa ini membenci dan akan berjuang menentang segala bentuk Dekolonisasi moderen. Kendatipun Anis-Sandi menang, terlihat dari berbagai survey yg ada, kembali lagi bila berbagai porporsi proporsi hasil survey ini benar, pada saat ummat Islam telah bergerak pada 411 dan 212, apalagi bila kalah, maka fakta ini adalah ancaman politik kebangsaan, dapat juga dimaknai telah terjadinya pembelokan perjuangan bangsa secara serius, bila tidak ingin menyebut sebagai penghianatan yg nyata dan tidak boleh dibiarkan berlanjut, karena akan menghapus segala upaya keras para pendiri republik, serta akan menempatkan negeri ini sebagai “hinter land” China Mainland sebagai super power 15-20 tahun mendatang. Sehingga pilkada DKI hanyalah indikasi awal tumbangnya Indonesia sebagai negara yg berdaulat.

Dengan kata lain, Pembangunan “nation and character building” dan proses perjalanan kebangsaan mengalami pembelokan yg sangat membahayakan bagi seluruh bangsa secara keseluruhan. Itu sebabnya para pemimpin yg akan dipilih harus jelas silsilah idiologisnya, bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan demokrasi utk demokrasi, melainkan demokrasi harus tunduk pada keinginan luhur para pendiri republik, yaitu memerdekakan bangsa ini, memberi kedaulatan sepenuhnya kepada bangsa yg mayoritas dan yang menderita paling parah saat proses dan pencapaian kemerdekaan sebelumnya. Sehingga terlarang, dan haram hukumnya bangsa ini mengabdi pada “alat” seperti demokrasi, melainkan hanya tunduk pada cita cita luhur yg telah ditetapkan sebelumnya oleh para pendiri republik.

Dalam kaitan ini maka pembangunan sistem rekrutmen pemimpin adalah sala satu kunci yg sangat penting untuk menjaga proses berbangsa tetap berada pada jalur yg benar. Sistem rekrutmen pemimpin yg dibangun, harus diperjuangkan sekuat mungkin, sebagaimana para pejuang sebelumnya dalam merebut kemerdekaan dan kedaulatan, agar tidak memberi peluang sekecil apapun, dan dengan alasan apapun, kepada kelompok kelompok yang memanfaatkan kekuatan negara untuk kepentingan golongan, apalagi digunakan sebagai perpanjangan tangan kekuatan asing, dalam melemahkan kedaulatan bangsa, demi kepentingan strategi jangka panjang atau hegemoni kekuatan asing tadi.

Apa yg terjadi pada pilkada jakarta saat ini merupakan upaya nyata, selain pertarungan politik, bagi kelompok minoritas yg memiliki penguasaan kekayaan atas sumberdaya bangsa, bekerjasama dengan para birokrat dan kekuatan alat negara, adalah upaya untuk menyempurnakan penguasaannya dengan memenangkan kekuasaan politik yg dimulai dari jakarta.

Pengamanan pusat pusat bisnis yg dimiliki harus dilindungi oleh kekuasaan politik. Dengan penguasaan bisnis yg telah dilakukan sebelumnya yg disempurnakan oleh penguasaan politik, akan menjadi jembatan emas bagi kekuatan asing untuk melakukan penguasaan mutlak atas berbagai sumberdaya dan kedaulatan bangsa secara keseluruhan.

Kondisi yg terakhir ini, bagaikan memutar kembali jam sejarah pendudukan kolonial, melalui penguasaan VOC, bekerja sama dengan para kaum feodal dan kerajaan kerajaan lokal, yg awalnya berbaju hubungan ekonomi yg saling menguntungkan, namun selanjutnya disempurnakan penguasaannya melalui kekuatan politik negara negara Barat dan melumpuhkan keseluruhan kedaulatan kerajaan kerajaan lokal melalui politik “memecah belah.” Semua kondisi ini sekarang sedang terjadi di Jakarta.

Keadaan ini adalah bentuk canggih proses dekolonisasi dengan mengulangi proses yg telah dilakukan oleh para penjajah pada abad abad sebelumnya. Berbagai jargon jargon global yg dipabrikasi oleh negara negara kolonial, seperti liberalisasi, pertumbuhan yg tdk berwajah kemanusiaan, dan demokrasi yg meluluhlantakkan nilai nilai kekeluargaan, serta menyingkirkan agama sebagai sumber moral, tidak boleh dibiarkan membius bangsa ini kejurang kemunduran apalagi penghianatan terhadap tujuan kemerdekaan yg hakiki dan yg telah dirumuskan secara sangat baik dalam makna hakekat kemerdekaan pada pembukaan UUD 45.

PROF. TASLIM ARIFIN, GURU BESAR EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue Apr 18 , 2017
LiraNews.Com