Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Prihatin dengan terbaliknya Kapal Wartawan Istana di Labuan Bajo

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan kecelakaan kapal rombongan wartawan Istana Kepresidenan yang terbalik di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat diterpa badai, Selasa (21/1/2020).

Hal tersebut disampaikan Abdul Kharis kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/1/2020).

“Sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan media, saya mengucapkan duka mendalam atas musibah yang dialami rekan-rekan wartawan, alhamdulillah tidak ada korban jiwa namun alat-alat peliputan sebagian sepertinya tidak bisa diselamatkan semoga ada solusi terkait musibah tersebut” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta, segera dilakukan upaya evakuasi dan penyelamatan dari segenap pihak, serta evaluasi menyeluruh terkait kelayakan kapal phinisi yang digunakan.

“Saya minta instansi terkait agar bisa melakukan evaluasi menyeluruh karena kapal sejenis ini yang kemarin digunakan Presiden Jokowi dan biasa di gunakan wisatawan sehingga jangan sampai terulang kejadian yang sama di kemudian hari,” pintanya.

Kharis mengingatkan, pentingnya upaya serius untuk mencegah kecelakaan seperti ini tidak terulang karena Presiden Jokowi telah menetapkan labuan Bajo sebagai kawasan wisata premium sehingga perlu kepastian keselamatan dan keamanan wisatawan.

“Perusahaan moda transportasi air harus mematuhi peraturan keselamatan dalam perjalanan dan memperhatikan standard operating procedure (SOP) guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang khususnya wisatawan,” tukasnya.

Pemberhentian Dirut TVRI

Sementara itu terkait pemberhentian Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas (Dewas) TVRI, Kharis menyatakan, Komisi I DPR RI akan memanggil Dirut TVRI tersebut.

“Insya Allah kami akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya,” jelasnya.

Terkait SPRP (Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian -red) yang telah dilayangkan jajaran Dewas TVRI, Kharis mengaku, pihaknya juga akan meminta keterangan seluruh direksi dan karyawan TVRI.

“Kita hari ini hanya mendengarkan dahulu, kemudian nanti kami akan panggil direksi TVRI mungkin juga sampai karyawan, dan lain-lain. Kemudian kami akhirnya akan rapat internal untuk menyikapi sikap Komisi I,” terangnya.

Kharis mengungkapkan, keputusan mengangkat dan memberhentikan Dirut TVRI ada di tangan Dewas TVRI, dan Komisi I DPR RI tidak memiliki wewenang apapun untuk mengintervensi hal ini.

“Ya karena yang berhak memberhentikan dan mengangkat Dirut adalah Dewas. Kami tidak ada hak untuk mengangkat atau memberhentikan,” tegasnya.

Kharis menjelaskan, perlunya dibentuk audit investigasi terkait perkara ini

“Ya begitu, kalau menerima yang mengambil keputusan kembali. Mungkin belum tertutup oleh informasi-informasi, oleh karenanya salah satu pembicaraan tadi adalah mengenai perlunya audit investigasi atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” terangnya.

Menurut Kharis, apabila audit investigasi menjadi opsi yang ditempuh Komisi I DPR RI, maka perlu melibatkan BPK.

“Salah satu usulan rapat tadi mengusulkan audit investigasi, ya tentunya pada permasalahan ini, oleh BPK. Kalau audit investigasi itu perlu melibatkan BPK,” urainya.

Ketua Komisi I DPR RI periode 2014-2019 tersebut mengatakan, pihaknya belum dapat mengambil keputusan lebih lanjut mengenai masalah ini.

“Belum, kesimpulannya nanti di rapat internal, atau nanti diambil Komisi I setelah kita mendengarkan dari berbagai pihak, kita akan rapat internal untuk mengambil keputusan. Jadi ini masih dalam proses mendengarkan.

Kharis juga menghimbau, kepada semua pihak untuk tidak berandai-andai lantaran belum semua informasi didapat.

“Nanti kita lihat dalam rapat apa saja fakta-fakta yang akan muncul, kita belum bisa berandai-andai,” pungkasnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60