Wiranto: Pelibatan Tni Dalam Penanganan Teroris Tidak Akan Melalui Bko

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Pelibatan TNI dalam revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tidak akan melampaui proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dan proses peradilan.

Selama ini pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sistemnya masih bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) sesuai kebutuhan, tidak seperti di negara lain.

“Nanti, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme akan dilakukan secara langsung, tidak akan melalui BKO terlebih dahulu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Wiranto mencontohkan, TNI  sudah dilibatkan dalam menangani terorisme yang berpusat di Poso. Namun, masih sistem BKO dengan proses administrasi yang panjang, harus diminta dan disiapkan dulu.

Sehingga sistem tersebut menyulitkan penanganan terorisme yang membutuhkan tindakan cepat. Pasalnya, meski ada TNI di wilayah peristiwa terorisme, militer tidak bisa bergerak tanpa perintah BKO.

“Ini kan tidak wise (bijak). Tidak pada tempatnya, tidak rasional. Maka kami hanya minta supaya kita realistis bisa melawan terorisme itu. Toh, yang rugi juga rakyat kalau kita biarkan,” katanya.

Mak, lanjutnya, untuk mengatasi persoalan tersebut perlu pelibatan TNI. Sehingga penindakan dan penanganan terorisme dapat dilakukan dengan cepat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan agar TNI diberi kewenangan untuk memberantas terorisme. Jokowi lalu menginstruksikan Wiranto agar kewenangan TNI itu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. LN-MHS

banner 300x250

Related posts

banner 468x60